Hukum Acara Pidana di Indonesia: Problematika dan Pembahasannya

Literasi Hukum- KUHAP sebagai sumber utama operasionalisasihukum acara pidanatelah berlaku dalam waktu yang cukup lama, yaitu empat puluh tahun, sehingga dalam waktu yang cukup lama tersebut, selayaknya terdapat kekurangan pengimplementasian KUHAP dalam penegakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum acara pidana Indonesia sejak 1981 diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP sebenarnya telah cukup menyebabkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Namun, dengan semakin kompleksnya permasalahan hukum pidana yang harus ditangani serta banyaknya instrumen internasional yang menginspirasi dalam penegakan hukum pidana, KUHAP dalam beberapa kasus mulai dirasakan tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Problematika Kita Undang-Undang hukum Acara Pidana

Tidak adanya Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Meskipun telah diketahui Indonesia yang menjadi bekas jajahan Belanda, terpengaruh pada ajaranhukum pidanaBelanda yang bersifat monistis. Dimana pada pandangan monistis ini pada dasarnya melihat persoalan “pertanggungjawaban” sebagai bagian dari “tindak pidana”. Dengan demikian pada pandangan monistis, dalam suatu “tindak pidana” dengan sendirinya mencakup pula kemampuan bertanggungjawab. Terhadap pandangan monistis ini, di Indonesia juga mulai berkembang pemikiran yang bersifat dualistis.

Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana

Hal ini disebabkan dari berbagai ketidakjelasan makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, apabila dibandingkan dengan asas-asas yang mendasari dan melatarbelakangi pengaturan masalah tersebut. Hal ini menimbulkan masalah-masalah dalam praktik hukum, terutama tidak dapat diterapkannyaequal treatmentterhadap tersangka dan terdakwa tindak pidana, padahal kejadian konkritnya kurang lebih sama namun berujung pada pengabaian hak segala warga negara secara kolektif untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan hak setiap orang secara individual untuk dijamin mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.Padahal keberadaan hukum dan institusinya mempunyai esensi untuk mempromosikan keadilan melalui mengidentifikasi nilai-nilai moral dan sistem moral yang sudah mengendap dalam struktur kemasyarakatan. Selain itu dengan membentuk suatu sistem norma hukum dalam KUHAP dimaksudkan untuk menciptakan keadilan itu sendiri. Konsep keadilan lahir dari anggapan bahwa suatu nilai moral yang tidak bertentangan dengan hukum. Keadilan adalah bagian dari moral yang sudah mengkristal, dalam kaedah-kaedah keteraturan hukum positif, dan norma-norma dasar pada kehidupan bermasyarakat. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai sarana mencapai keadilan yang hakiki, padahal hukum pidana adalah suatu bentuk jalan pidana tidak dipergunakan secarabeyond reasonable doubtmaka yang terjadi bukanlahreasonable justicetetapireasonable unjustice. Keadilan dapat dicapai dengan membentuk suatu struktur hukum yang mutakhir dan responsif. Institusi hukum harus bersifat fleksibel karenanya perubahan struktur hukum lebih mudah, jika dibandingkan merubah substansi hukum, khususnya hukum pidana.Sedangkan sistem peradilan pidana atau (criminal justice system) adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yakni menangulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana tidak hanya menampakkan diri sebagai sistem fisik (physical system), sebagaiman terwujud dalam hubungan yang bersifat interface antar sub-sistem, akan tetapi juga harus disadari bahwa ada hubungan yang bersifat abstrak (abstract system), berhubungan dengan keharusan untuk adanya penghayatan yang sama terhadap nilai-nilai hukum yang menjadi tujuan dan landasan operasional setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan tindakan penyelidikan sampai penyidikan, kejaksaan berwenang dalam hal penuntutan, hakim mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili di sidang pengadilan. Sekalipun perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, pada dasarnya merupakan suatu sistem dalam sistem penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHAP.Hal ini sebagai konsekuensi langsung diabaikannya amanat konstitusi dalam substansi KUHAP. Oleh karenanya, diperlukan adanya penyesuaian pada beberapa ketentuan KUHAP yang dianggap tertinggal dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum acara pidana saat ini.