Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

Perbandingan Teori Korupsi: Klitgaard (C=M+D-A) vs. Jack Bologna (GONE)

Untuk memperkaya analisis, penting untuk membandingkan kerangka Klitgaard dengan teori berpengaruh lainnya, yaitu Teori GONE yang dikembangkan oleh Jack Bologna. Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi sebagai fungsi dari Greed (Keserakahan), Opportunity (Peluang), Needs (Kebutuhan), dan Exposure (Pengungkapan).24

Komponen-komponen Teori GONE dapat diuraikan sebagai berikut:

Greed (Keserakahan): Merupakan sifat internal individu yang serakah, materialistis, dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki.25 Ini adalah pendorong dari dalam diri pelaku.
Opportunity (Peluang): Faktor eksternal dan situasional yang memungkinkan terjadinya penyelewengan. Peluang ini sering kali muncul dari lemahnya sistem pengendalian internal, pengawasan yang buruk, atau prosedur yang rumit.25
Needs (Kebutuhan): Tekanan yang dirasakan individu, seperti kesulitan finansial atau gaya hidup konsumtif, yang memotivasi mereka untuk mencari dana ilegal.25
Exposure (Pengungkapan): Merupakan risiko tertangkap dan konsekuensi yang akan dihadapi. Ini adalah faktor penyeimbang dalam model GONE.24

Perbandingan antara kedua kerangka kerja ini menyoroti perbedaan fokus dan titik intervensi. Teori Klitgaard (C=M+DâA) berfokus pada level sistemik dan struktural, menganalisis karakteristik lingkungan tata kelola. Sebaliknya, Teori GONE berfokus pada level individu dan psikologis, menganalisis motivasi dan situasi yang dihadapi pelaku. Akibatnya, model Klitgaard mengarah pada solusi berupa reformasi kelembagaan (mengubah aturan dan sistem), sementara Teori GONE menunjuk pada intervensi di tingkat individu (pelatihan etika) dan organisasi (memperkuat kontrol untuk mengurangi peluang dan memperberat sanksi untuk meningkatkan pengungkapan).

Tabel 1: Analisis Perbandingan Teori Korupsi (Klitgaard vs. Bologna)

Fitur	Robert Klitgaard (C=M+D-A)	Jack Bologna (GONE)
Fokus Utama	Sistemik / Struktural	Individual / Psikologis
Pendorong Utama	Monopoli, Diskresi	Keserakahan, Kebutuhan
Faktor Pemungkin	(Tersirat dalam M+D)	Peluang (Opportunity)
Faktor Mitigasi	Akuntabilitas (Accountability)	Pengungkapan (Exposure)
Akar Penyebab	Desain kelembagaan yang cacat; kejahatan kalkulasi rasional.	Kegagalan moral, tekanan situasional, kontrol yang lemah.
Solusi Utama	Reformasi kelembagaan: kurangi M, perjelas D, tingkatkan A.	Pendekatan ganda: perkuat kontrol (kurangi O), tingkatkan sanksi (tingkatkan E), pelatihan etika (atasi G).

Kedua teori ini tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga memiliki keterkaitan yang mendalam. Teori Klitgaard memberikan penjelasan struktural untuk variabel-variabel dalam Teori GONE. Kondisi sistemik dari Monopoli (M) dan Diskresi (D) yang tinggi secara langsung menciptakan Peluang (Opportunity, O) bagi individu. Pada saat yang sama, ketiadaan Akuntabilitas (A) secara efektif menghilangkan risiko Pengungkapan (Exposure, E). Dengan demikian, untuk memberantas faktor-faktor pendorong di tingkat individu yang diidentifikasi oleh Bologna, langkah fundamental yang harus diambil adalah memperbaiki kelemahan sistemik yang diidentifikasi oleh Klitgaard.

Studi Kasus 1: Analisis Korupsi E-KTP dengan Rumus Klitgaard

Proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), yang dimulai pada tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp 5.9 triliun, berubah menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2.3 triliun, dan kasus ini menyeret banyak pejabat tinggi, anggota legislatif, serta pengusaha.27 Kasus ini menjadi contoh sempurna untuk dianalisis menggunakan kerangka kerja Klitgaard.

Baca tanpa iklan.

Gabung Membership

Penerapan rumus C=M+DâA pada kasus e-KTP menunjukkan:

Monopoli (M): Proses tender proyek ini sama sekali tidak kompetitif. Sejak awal, proyek ini telah "dikuasai" dan diatur untuk dimenangkan oleh konsorsium perusahaan tertentu, sehingga menghilangkan persaingan yang sehat.20 Monopoli de facto ini memungkinkan terjadinya penggelembungan anggaran (
mark-up) secara masif dan kolusi yang erat antara pejabat dan pemenang tender.
Diskresi (D): Pejabat-pejabat kunci di Kementerian Dalam Negeri dan anggota legislatif yang berpengaruh memiliki diskresi yang sangat besar dan tanpa pengawasan. Mereka memiliki kekuasaan untuk membentuk anggaran, menentukan spesifikasi teknis proyek, dan pada akhirnya memilih pemenang tender, semuanya tanpa prosedur yang memadai.20 Diskresi ini disalahgunakan untuk mengalirkan dana proyek kepada diri mereka sendiri dan kroni-kroni mereka.
Minimnya Akuntabilitas (-A): Akuntabilitas dalam proyek ini secara sistemik tidak ada. Pengendalian internal di kementerian sangat lemah, sementara pengawasan eksternal dari parlemen telah terkompromikan karena banyak anggotanya sendiri yang terlibat dalam skema korupsi.29 Kurangnya transparansi dalam penganggaran dan pelaporan kemajuan proyek membuat berbagai "penyimpangan" tidak terdeteksi sejak dini.20 Hal ini menciptakan lingkungan berisiko rendah yang membuat para pelaku merasa aman untuk melakukan korupsi.

Tabel 2: Penerapan Rumus Klitgaard pada Kasus Korupsi E-KTP

Variabel Klitgaard	Manifestasi dalam Kasus E-KTP	Bukti Pendukung
Monopoli (M)	Tender proyek dikendalikan oleh konsorsium tertentu, menghilangkan persaingan yang sehat. Pemenang tender telah ditentukan sebelumnya.	20
Diskresi (D)	Pejabat tinggi memiliki kewenangan luas tanpa pengawasan untuk menentukan anggaran, spesifikasi teknis, dan pemenang proyek tanpa prosedur transparan.	20
Kurangnya Akuntabilitas (-A)	Kegagalan sistemik pengawasan internal dan eksternal (parlemen dan audit keuangan). Penganggaran dan kemajuan proyek tidak transparan, menghambat deteksi dini penipuan.	20

Studi Kasus 2: Korupsi Bansos COVID-19 dalam Kerangka C=M+D-A

Selama puncak pandemi COVID-19, Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara, terbukti menerima suap sebagai imbalan atas penunjukan perusahaan tertentu sebagai penyedia paket bantuan sosial (bansos). Ia terbukti menerima fee sebesar Rp 32.48 miliar dari para vendor.34 Kasus ini menyoroti kegagalan moral yang ekstrem di tengah krisis nasional dan merusak kepercayaan publik secara mendalam.36

Analisis dengan kerangka Klitgaard menunjukkan:

Monopoli (M) & Diskresi (D): Status keadaan darurat nasional dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prosedur pengadaan barang dan jasa yang normal dan kompetitif. Hal ini memberikan Menteri dan bawahannya kekuasaan monopoli untuk menunjuk langsung para vendor.34 Situasi ini menciptakan diskresi yang ekstrem, di mana pemilihan penyedia jasa tidak didasarkan pada kualitas atau harga, melainkan pada kesediaan mereka untuk membayar
kickback (dikenal sebagai "fee" sebesar Rp 10,000 per paket).34
Minimnya Akuntabilitas (-A): Terjadi "krisis transparansi" yang parah.37 Proses pemilihan vendor sepenuhnya tertutup, tidak ada mekanisme yang efektif bagi publik untuk memantau distribusi bantuan, dan pengawasan internal gagal total.34 Ketiadaan akuntabilitas ini menciptakan lingkungan yang sempurna bagi para pejabat untuk menuntut dan menerima suap dengan persepsi risiko tertangkap yang sangat rendah.

Perbandingan antara kasus e-KTP dan bansos menyingkapkan sebuah pola penting. Jika kasus e-KTP menunjukkan bagaimana rumus Klitgaard bekerja dalam kondisi birokrasi yang "normal," kasus bansos menunjukkan bagaimana krisis nasional dapat menjadi penguat (amplifier) yang dahsyat bagi variabel-variabel korupsi. Urgensi pandemi memberikan pembenaran politik untuk memusatkan kekuasaan (meningkatkan M), memperluas wewenang eksekutif (meningkatkan D), dan menangguhkan prosedur pengawasan normal (mengurangi A). Hal ini menunjukkan bahwa rumus Klitgaard tidaklah statis; nilai variabel-variabelnya dapat berubah secara drastis dan cepat akibat guncangan eksternal, menjadikan periode krisis sebagai momen yang sangat rentan terhadap korupsi sistemik.

Solusi Anti-Korupsi: Strategi Efektif Mengurangi Monopoli (M) dan Diskresi (D)

Berdasarkan diagnosis yang ditawarkan oleh rumus Klitgaard, langkah-langkah kebijakan untuk memberantas korupsi harus menargetkan pengurangan Monopoli dan pembatasan Diskresi.

Baca tanpa iklan.

Gabung Membership

Untuk Melawan Monopoli (M), beberapa strategi dapat diterapkan:

Memperkuat Hukum Persaingan Usaha: Menerapkan secara aktif Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diberdayakan untuk menyelidiki dan memberikan sanksi tegas terhadap persekongkolan tender dan praktik anti-kompetitif lainnya dalam pengadaan publik.39
Mendorong Pengadaan yang Transparan: Mewajibkan penggunaan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) dan lelang elektronik (e-tendering) untuk meningkatkan persaingan dan mengurangi kolusi. Seluruh dokumen dan hasil tender harus dapat diakses oleh publik secara real-time.20
Deregulasi dan Unbundling: Sejauh memungkinkan, memecah layanan pemerintah yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan kompetitif (unbundling), serta menghapus regulasi yang tidak perlu yang menciptakan monopoli artifisial.39

Untuk Memperjelas dan Membatasi Diskresi (D), intervensi berikut sangat penting:

Mengodifikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Menanamkan AUPB ke dalam hukum dan praktik administrasi untuk memastikan setiap keputusan pejabat bersifat objektif, tidak diskriminatif, dan melayani kepentingan umum.4
Mengembangkan SOP yang Jelas: Menyusun dan menegakkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas, terperinci, dan dapat diakses publik untuk semua layanan pemerintah, terutama yang rentan korupsi seperti perizinan.42
Memperkuat Pengawasan Yudisial dan Ombudsman: Memastikan warga negara dan pelaku usaha memiliki jalur yang efektif melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan Ombudsman untuk menggugat keputusan diskresioner yang sewenang-wenang atau melanggar hukum. Batasan diskresi harus didefinisikan secara hukum dan ditegakkan dengan tegas.43

Meningkatkan Akuntabilitas (A): Resep Kebijakan untuk Pemerintahan Transparan

Meningkatkan Akuntabilitas (A) adalah pilar ketiga dari strategi anti-korupsi yang komprehensif. Ini dapat dicapai melalui penguatan akuntabilitas institusional dan sosial.

Untuk Akuntabilitas Institusional, langkah-langkah yang diperlukan meliputi:

Memberdayakan Lembaga Audit: Menjamin independensi dan meningkatkan kapasitas auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor internal pemerintah (APIP). Temuan mereka harus dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.46
Menerapkan E-Government: Memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem manajemen keuangan terintegrasi yang memungkinkan pelacakan anggaran dan belanja secara real-time. Ini akan meningkatkan transparansi dan mempermudah deteksi penyimpangan.20
Pembangunan Kapasitas SDM: Berinvestasi dalam pelatihan bagi aparatur sipil negara mengenai manajemen keuangan, etika, dan prinsip-prinsip anti-korupsi untuk meningkatkan kompetensi dan integritas.42

Untuk Akuntabilitas Publik dan Sosial, fokusnya adalah:

Mendorong Partisipasi Publik: Menciptakan mekanisme formal bagi masyarakat sipil dan publik untuk berpartisipasi dalam perencanaan anggaran dan pengawasan proyek-proyek publik.1
Mendukung Masyarakat Sipil: Mengakui dan mendukung peran organisasi pengawas seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam melakukan pemantauan independen, advokasi kebijakan, dan pendidikan publik.51
Melindungi Pelapor (Whistleblower) dan Kebebasan Pers: Memberlakukan dan menegakkan perlindungan hukum yang kuat bagi para pelapor pelanggaran serta menjamin kebebasan pers untuk menyelidiki dan melaporkan kasus korupsi tanpa takut akan tindakan balasan. Langkah ini secara langsung meningkatkan "probabilitas tertangkap".1

Tabel 3: Matriks Kebijakan untuk Melawan Korupsi Berdasarkan Rumus Klitgaard

Variabel Klitgaard	Tujuan Kebijakan	Intervensi Spesifik (dengan contoh)	Referensi Pendukung
Monopoli (M)	Meningkatkan Persaingan & Pengawasan	Wajibkan e-procurement; perkuat wewenang KPPU; lakukan unbundling layanan publik.	20
Diskresi (D)	Meningkatkan Kepastian & Membatasi Kesewenang-wenangan	Kodifikasi AUPB dalam hukum; kembangkan dan publikasikan SOP yang jelas; perkuat Ombudsman dan PTUN.	4
Akuntabilitas (A)	Meningkatkan Transparansi & Risiko Pengungkapan	Berdayakan BPK dan APIP; implementasikan sistem e-government terintegrasi; lindungi whistleblower; dukung CSO seperti ICW.	1

Kesimpulan: Menuju Strategi Anti-Korupsi yang Terintegrasi di Indonesia

Analisis ini menegaskan bahwa rumus korupsi Robert Klitgaard, C=M+DâA, adalah perangkat yang sangat diperlukan untuk mendiagnosis akar sistemik korupsi. Penerapannya pada kasus-kasus besar di Indonesia, seperti skandal e-KTP dan korupsi bansos, secara gamblang menunjukkan bagaimana kombinasi dari monopoli yang tidak terkendali dan diskresi yang luas, yang dimungkinkan oleh kegagalan akuntabilitas yang katastrofik, menciptakan lahan subur bagi korupsi skala besar.

Namun, penting untuk mengakui bahwa rumus ini bukanlah solusi tunggal. Kritik yang diajukan oleh para ahli seperti Matthew Stephenson, serta perspektif komplementer dari Teori GONE Jack Bologna, menunjukkan bahwa strategi yang benar-benar holistik harus melampaui reformasi struktural semata. Ia juga harus menyentuh faktor-faktor di tingkat individu dan organisasi.

Baca tanpa iklan.

Gabung Membership

Oleh karena itu, pesan akhir dari laporan ini adalah seruan untuk sebuah strategi anti-korupsi yang terintegrasi. Strategi ini harus menggabungkan reformasi sistemik ala Klitgaardâyaitu merancang ulang institusi untuk mengubah kalkulasi untung-rugi para pelakuâdengan fokus pada budaya individu dan organisasi ala Bologna, yaitu memperkuat etika, mempromosikan integritas, serta mengurangi tekanan dan rasionalisasi yang mendorong individu untuk berbuat korup.53 Pada akhirnya, memerangi korupsi adalah sebuah proyek "penyesuaian kelembagaan" jangka panjang yang membutuhkan baik sistem yang lebih baik maupun orang-orang yang lebih baik untuk menjalankannya.1