Rumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi

Akuntabilitas (A): Kunci Melawan Korupsi dengan Transparansi dan Sanksi

Variabel Akuntabilitas (A), atau "pertanggungjawaban," adalah kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan.8 Dalam rumus Klitgaard, akuntabilitas berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang utama. Ia adalah mekanisme yang memastikan bahwa mereka yang memiliki monopoli dan diskresi bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan tersebut. Akuntabilitas yang lemah membuat para pelaku merasa "aman" untuk melakukan korupsi.8

Mekanisme akuntabilitas mencakup beberapa elemen kunci. Pertama adalah transparansi, yaitu membuat informasi mengenai keputusan, proses, dan pengeluaran pemerintah tersedia dan mudah diakses oleh publik.1 Transparansi adalah prasyarat mutlak bagi akuntabilitas. Kedua adalah pengawasan, baik melalui kontrol internal yang kuat maupun audit eksternal oleh lembaga independen.20 Ketiga adalah partisipasi publik, yaitu melibatkan warga negara dalam mendiagnosis dan memantau sistem yang korup.1 Terakhir, dan yang paling penting, adalah adanya sanksi, yaitu probabilitas tertangkap yang tinggi dan hukuman yang berat bagi pemberi maupun penerima suap.1 Strategi "menggoreng beberapa ikan kakap" (frying a few big fish), terutama yang berasal dari partai penguasa, adalah cara ampuh untuk mengirim sinyal bahwa era impunitas telah berakhir.1

Resep kebijakan yang ditawarkan rumus ini sangat jelas: tingkatkan transparansi, perkuat pengawasan, dan naikkan probabilitas serta beratnya hukuman.1 Ini memerlukan kombinasi reformasi sistemik dan keterlibatan aktif dari masyarakat.

Dalam model "kejahatan kalkulasi" Klitgaard, akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pemicu risiko. Kalkulasi koruptor adalah: Keuntungan > (Probabilitas Tertangkap x Hukuman).5 Variabel Monopoli dan Diskresi menentukan besarnya potensi

Keuntungan. Sementara itu, variabel Akuntabilitas secara langsung memengaruhi Probabilitas Tertangkap dan Hukuman yang akan diterima. Tanpa akuntabilitas, probabilitas tertangkap mendekati nol. Akibatnya, sisi risiko dari persamaan tersebut menjadi tidak berarti, tidak peduli seberapa berat ancaman hukuman yang tertulis di atas kertas. Oleh karena itu, meningkatkan akuntabilitas adalah cara paling langsung untuk memanipulasi analisis untung-rugi seorang calon koruptor, membuat risiko yang dipersepsikan jauh lebih besar daripada potensi imbalannya.

Kritik Terhadap Rumus Klitgaard: Apakah C=M+D-A Terlalu Sederhana?

Meskipun sangat berpengaruh, rumus Klitgaard tidak luput dari kritik. Kritik utama, yang diartikulasikan secara tajam oleh Matthew Stephenson dari Harvard Law School, adalah bahwa membingkai hubungan ini sebagai sebuah "rumus" dapat dianggap "tidak akurat dan menyesatkan".22 Alasannya, format rumus menyiratkan adanya sebuah hukum yang abadi dan linier, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan bergantung pada konteks.22

Kritik ini dapat diurai lebih lanjut untuk setiap variabel:

• Kritik terhadap Monopoli (M): Asumsi bahwa persaingan selalu mengurangi korupsi ternyata tidak selalu benar.22 Desentralisasi atau privatisasi terkadang justru dapat menciptakan "pasar korupsi". Misalnya, ketika kewenangan dibagi, perusahaan yang ingin menyuap dapat "berbelanja" (
  bribe shopping) untuk mencari pejabat atau yurisdiksi yang paling mudah diajak bekerja sama.22 Selain itu, persaingan antar yurisdiksi dapat memicu "perlombaan menuju dasar" (
  race to the bottom), di mana setiap daerah bersaing menawarkan peluang korupsi yang paling menarik.22 Catatan keberhasilan privatisasi dalam mengurangi korupsi pun terbukti "tidak merata" (
  spotty).22
• Kritik terhadap Diskresi (D): Gagasan bahwa semakin sedikit diskresi semakin baik juga merupakan penyederhanaan yang berlebihan.22 Pejabat yang kewenangannya terlalu dibatasi oleh aturan yang kaku justru lebih cenderung untuk melanggar atau mengabaikan aturan yang mereka anggap tidak efisien atau tidak masuk akal.22 Pembatasan yang berlebihan dapat melumpuhkan kemampuan pejabat untuk menyesuaikan keputusan dengan situasi spesifik, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang lebih buruk.22 Lebih jauh lagi, pekerjaan dengan batasan yang sangat ketat mungkin tidak menarik bagi individu-individu berbakat dan inovatif, yang dapat memperburuk masalah korupsi dalam jangka panjang melalui seleksi sumber daya manusia yang merugikan (
  adverse selection).22
• Kritik terhadap Akuntabilitas (A): Klaim bahwa lebih banyak akuntabilitas berarti lebih sedikit korupsi bisa menjadi sebuah "tautologi dangkal" (banal tautology) jika tidak didefinisikan dengan baik. Pengawasan yang lebih ketat terkadang dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.22 Tekanan yang intens untuk menunjukkan hasil jangka pendek yang terlihat dapat mendorong pejabat untuk melakukan bentuk korupsi dengan biaya jangka panjang, seperti menerima dana kampanye ilegal.22 Selain itu, pejabat yang merasa posisinya sangat rentan karena pengawasan yang berlebihan mungkin terdorong untuk "mengambil selagi bisa," menimbun hasil korupsi sebelum mereka diberhentikan.23 Akuntabilitas kepada atasan hierarkis juga berisiko hanya memindahkan lokus korupsi ke tingkat yang lebih tinggi, terutama jika atasan tersebut adalah seorang politisi yang mungkin lebih korup.23

Pemahaman yang lebih canggih terhadap rumus Klitgaard adalah dengan melihatnya bukan sebagai algoritma matematis, melainkan sebagai heuristik yang kuat. Rumus ini secara tepat mengidentifikasi variabel-variabel paling kritis dalam sistem korupsi. Kritik-kritik yang ada tidak menyangkal pentingnya Monopoli, Diskresi, dan Akuntabilitas. Sebaliknya, kritik tersebut menambahkan lapisan kompleksitas yang krusial, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel ini dengan korupsi bersifat non-linier dan sangat bergantung pada konteks. Rumus Klitgaard memberi tahu kita di mana harus mencari, tetapi kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman yang bernuansa tentang bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dalam lingkungan kelembagaan yang spesifik.