Hukum vs Politik: Kuat Mana?

Dapatkah Hukum Membatasi Politik?

Politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena memang politik pada konsepnya merupakan upaya dalam mempertahankan kekuasaan. Maka dari itu, tak jarang jika hukum dikesampingkan demi mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan bahwa, dapatkah hukum membatasi politik? Secara historis, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dirubah hanya karena mempertahankan kekuasaan.

Pada tahun 2017, terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang menurut penulis sangat merugikan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diatur tentang presidential threshold atau parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menjadi 20 persen.

Peraturan tersebut telah diberlakukan pada pemilu tahun 2019. Hal ini berarti bahwa, partai politik harus mempunyai 20 persen kursi DPR atau 25 persen dari suara sah sewaktu pemilu 2014 untuk mengusung suatu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2019.

Jika berpikir secara rasional, tentunya peraturan parliamentary threshold bagaikan tembok yang kokoh, penghalang bagi partai kecil ataupun baru dalam mengusung pasangan capres atau cawapres. Pada saat itu, banyak sekali tokoh-tokoh ahli hukum tata negara yang mengkritisi peraturan ini, seperti Irman Putra Sidin, Refli Harun, dan Prof. Jimly. Mereka mengungkapkan bahwasannya parliamentary threshold secara ideal sepatutnya ialah 0 (nol) persen. Selain itu, parliamentary threshold ini juga merupakan pelanggaran konstitusi yakni Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menjadikan pengusungan presiden merupakan hak setiap partai politik. Adanya parliamentary threshold ini seolah-olah merupakan tawar menawar (bargaining) antara pemangku kepentingan dan pemerintah.

Tidak hanya konteks politik dalam pemilu saja, tetapi lebih dari itu. Pada tahun 2020, pemerintah mencanangkan UU Cipta Kerja berupa Omnibus Law. Peraturan tersebut menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Tahun ini banyak sekali upaya demonstrasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menolak UU Cipta Kerja ini. Amnesty Internasional pada saat itu berpendapat bahwa peraturan tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi manusia (HAM), selain itu juga bertolak belakang dengan asas non-retrogresi dalam hukum internasional. UU Cipta Kerja juga dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

Dua tahun setelahnya, yakni pada akhir tahun 2022 terdapat kado istimewa dari pemerintah yang membuat viral dalam masyarakat. Perintah Putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut, harusnya diperbaiki secara komprehensif sebagai tanggung jawab dari pemerintah. Namun, pemerintah justru mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tata kelola legislasi yang buruk bagi pemerintah, bagai penyakit dalam politik ketatanegaraan. Padahal secara yuridis, sepatutnya penerbitan Perppu harus memperhatikan syarat-syarat yang salah satunya ialah suatu sebab kegentingan yang memaksa. Putusan MK tersebut juga tidak menggambarkan adanya sebab kegentingan yang memaksa.

Berbicara mengenai hubungan politik dan hukum, penulisan ini membuat penulis teringat tentang pemilu 2024 yang baru-baru ini menghebohkan masyarakat.  Bermula pada awal hingga pertengahan tahun 2023, sebanyak 11 permohonan diajukan kepada MK, seluruhnya terkait dengan perubahan batas usia capres dan cawapres. Seluruh gugatan tersebut ditolak kecuali permohonan dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Almas Tsaqibbirru Re A, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA). Uniknya ialah, dalam permohonan tersebut tertuang mengenai Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo 2020-2025. Pemohon merupakan pengagum Walikota Solo tersebut karena dinilai memiliki etos kerja yang bagus sehingga dapat memajukan kota Solo meskipun memiliki umur di bawah 40 tahun.

Setelah adanya putusan tersebut, MK dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Hasilnya, MKMK dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/XI/2023 berpendapat bahwa pengambilan putusan perkara tersebut telah terbukti bahwa Anwar Usman melanggar perilaku dan kode etik sebagai hakim konstitusi. Sanksi yang diberikan yakni berupa pemberhentian jabatan sebagai ketua MK, selain itu juga tidak diperbolehkan menjadi calon ketua MK sampai berakhirnya jabatan sebagai hakim konstitusi serta tidak diperbolehkan campur tangan dalam pengambilan putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Pembahasan di atas tentu merupakan gambaran tentang hukum dan politik di Indonesia, terkait mana yang lebih determinan antara hukum dan politik. Sebetulnya hukum ialah penglihatan yang nyata sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku, sifatnya memaksa. Hal itu berarti bahwa apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan dan melanggar hukum, maka seharusnya dihukum, tetapi jika pelanggaran hukum tersebut tidak terbukti, atau memang seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan maka sepatutnya bebas dari ancaman hukum.

Pandangan yang berbeda apabila berbicara mengenai politik yang pada dasarnya ialah ranah kepentingan, “politik is a goal attainment” yang bermakna bahwa politik merupakan alat untuk mencapai tujuan. Hal tersebut juga berarti bahwa, politik sebagai alat tentunya memiliki resiko untuk penggunaan yang dilarang, sebagaimana pisau yang seharusnya digunakan untuk memotong apel, tapi justru digunakan untuk membunuh. Maka tak jarang seseorang menempuh jalan yang illegal dalam politik selama jalan tersebut dapat mencapai tujuan atau kepentingannya.