KPK Aktor Utama Pemberantasan Korupsi

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi KPK sebagai aktor utama pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, peran budaya hukum di KPK sangat krusial dalam menangani masalah korupsi. 

Kelemahan atau cacat dalam budaya hukum lembaga tersebut, seperti yang terjadi belakangan ini dengan kasus di mana Ketua KPK, Firli Bahuri, menjadi tersangka dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa kondisi budaya hukum di dalam KPK menjadi faktor kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. [4]

Penegakan hukum bagi para penegak hukum perlu didasarkan pada moralitas. Dengan demikian, ketika moralitas para penegak hukum sudah tertanam dengan baik, hukum akan lebih efektif dalam penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi.  

Kemudian Friedman menerangkan tentang budaya hukum modern yang sejalan dengan konsep budaya hukum modern menurut Satjipto Rahardjo. Ia menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan hukum serta lembaga-lembaga yang akan berlaku bagi dirinya.

Hal ini menunjukkan adanya budaya hukum terbuka di mana masyarakat memiliki kebebasan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum positif. [5]

Lebih lanjut, membangun budaya hukum di masyarakat menjadi penting hingga mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini akan membantu dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Dengan budaya hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi, masyarakat dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pemahaman dan penegakan hukum yang efektif. 

Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai "budaya hukum" merupakan kumpulan elemen yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang tepat dalam struktur budaya masyarakat umum. 

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik hukum berfungsi; jika kepatuhan masyarakat menurun atau apatis, maka hukum tidak berfungsi.