Ketika Daerah "Primitif" Mengajarkan Demokrasi

Literasi Hukum - Di tengah statistik yang menunjukkan penurunan indeks demokrasi Indonesia setiap tahun, kabupaten seperti Pati acap kali dilekatkan dengan citra negatif. Dilabeli “primitif” usai sejumlah pemberitaan miring, publik seakan memandang Pati sebagai daerah tersisih dalam wacana modern dan demokratisasi. Namun pada Agustus 2025, Pati justru menjadi pusat perhatian nasional: demonstrasi massal terbesar dalam sejarahnya berlangsung, bukan atas nama kontroversi viral semata, melainkan sebagai manifestasi aspirasi rakyat yang menuntut hak dan keadilan. Menurut The Economist Intelligence Unit (EIU), skor Indeks Demokrasi Indonesia terus menurun—dari sekitar 7 (2015) menjadi hanya 6,44 pada 2024. Posisinya pun merosot ke urutan ke-59 dari 167 negara, masuk kategori flawed democracy (“demokrasi cacat”). Penurunan ini menunjukkan adanya kelemahan struktural: rendahnya kebebasan sipil, menipisnya kultur politik yang sehat, serta menguatnya politik identitas dan intoleransi. Kondisi ini diperparah oleh partisipasi publik yang kian lesu dan hambatan dalam berekspresi. Demokrasi, yang seharusnya tumbuh dari partisipasi rakyat, justru semakin terkurung oleh prosedur formal dan otoritarianisme terselubung.

Persepsi Publik terhadap Pati

Sebelum demonstrasi, Pati seringkali menjadi sorotan karena insiden-insiden buruk mulai dari tawuran pemuda bersenjata hingga kasus keracunan massal yang memicu stereotip negatif. Seorang netizen menulis:

“Tawuran antar dua kelompok pemuda bersenjatakan celurit … menewaskan seorang remaja.” “Keracunan … seakan-akan trending terus ini berita dari Pati.”

Narasi ini membentuk persepsi dangkal: bahwa Pati adalah daerah yang tidak etis, penuh kekerasan, dan tertinggal. Tetapi, label itu tidak memberi ruang bagi warganya untuk menunjukkan wajah lain dari Pati—wajah yang berani, kritis, dan beradab secara politik. Ilustrasi Gambar oleh Redaksi

Demonstrasi 2025: Substansi Demokrasi Terungkap

Pada 10–13 Agustus 2025, Pati meledak. Aksi mahasiswa, pemuda, petani, pedagang, dan eks-karyawan rumah sakit menduduki alun-alun. Mereka menolak kenaikan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan) sebesar 250%, menuntut mundurnya Bupati Sudewo, dan membatalkan berbagai kebijakan kontroversial lainnya. Aksi melibatkan 85.000–100.000 orang, terbesar dalam sejarah Pati. Konflik sempat memanas ketika polisi menyiapkan water cannon, namun massa menolak bubar. Hasil konkret pun muncul: kebijakan pajak dibatalkan, dan DPRD Pati membuka hak angket untuk menyelidiki bupati. Seorang anggota DPR menilai:

“Perjuangan rakyat … menjadi semangat bagi munculnya proses demokrasi yang sehat dan berdaulat”, membuktikan bahwa kedaulatan rakyat dapat diperjuangkan meski jalur resmi kritik terbatas.

Demokrasi Tidak Akan Datang dari Atas

Peristiwa Pati membongkar satu kebenaran yang sering diabaikan: demokrasi tidak akan datang dari kemurahan hati penguasa. Ia harus direbut, dipertahankan, dan dihidupkan dari bawah. Selama ini, konsep “demokrasi” sering diperlakukan seperti kosmetik politik: cantik di pidato, mewah di dokumen pemerintah, tetapi miskin di praktik. Lembaga negara mengajak rakyat “bersuara” hanya ketika aman bagi citra mereka. Begitu suara itu mengganggu, ia dibungkam dengan regulasi, kekuatan aparat, atau framing media. Demonstrasi Pati adalah sebuah gangguan—tetapi gangguan yang sehat. Gangguan yang membuktikan bahwa rakyat kecil mampu mengguncang tatanan ketika mereka bersatu. Ia adalah stress test bagi demokrasi: jika negara merespons dengan represi, berarti demokrasi itu palsu; jika negara mengakomodasi dan berdialog, berarti demokrasi itu punya harapan.

Dari Primitif ke Politik Beradab

Demo Pati membalik narasi lama: dari “Pati primitif” menjadi “Pati yang beradab, menyuarakan hak politiknya”. Tidak ada perusakan fasilitas publik massal, tidak ada kekacauan tak terkendali. Aksi dilakukan dengan orasi, poster, simbol, dan koordinasi yang matang. Di sinilah letak paradoksnya: Pati yang dilabeli “tidak etis” justru memperlihatkan etika politik yang jarang muncul di kota-kota besar—mekanisme check and balance yang hidup, bukan yang hanya tercetak di buku pelajaran.

Pelajaran dari Pati: Demokrasi yang Diperjuangkan

Demo Pati 2025 menunjukkan bahwa di tengah merosotnya indeks demokrasi, rakyat kecil mampu “menyalakan ulang” demokrasi yang substansial. Peristiwa ini adalah cermin penting yang membuktikan bahwa demokrasi tidaklah mati, meski statistik menunjukkan tren negatif. Rakyat bisa mengubah kebijakan tanpa harus menunggu “izin” dari sistem yang sudah mapan. Check and balance sejati lahir dari keberanian rakyat untuk menantang kekuasaan, bukan dari kesediaan kekuasaan untuk dikritik. Semua itu dicapai bukan lewat retorika pejabat atau pencitraan media, tetapi lewat aksi langsung di lapangan. Inilah pelajaran terpenting: demokrasi tidak diwariskan—ia diperjuangkan. Dan perjuangan itu tidak selalu lahir di gedung DPR atau ibu kota negara. Kadang, ia lahir di sebuah kabupaten yang selama ini dianggap “primitif” oleh mereka yang tidak pernah mengerti denyut nadi rakyatnya.