Kanal Opini Pencarian: “Demokrasi”

Opini

Perspektif & analisis hukum.

Terkini

✕ Hapus Filter

Perundang-undangan & Regulasi

Legislasi Ugal-ugalan: Otoritarianisme Berjubah Undang-Undang

Legislasi ugal-ugalan mengungkap otoritarianisme prosedural, dominasi oligarki, dan runtuhnya demokrasi dalam pembentukan undang-undang

Imam Sahroni Darmawan • 27 Jan

HAM & Demokrasi

Refleksi Penegakan Hukum Berdaulat Terhadap Kasus Kekerasan Yang Merenggut Nyawa

Analisis kritis tentang pentingnya penegakan hukum yang berdaulat dan kebebasan berekspresi dalam menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesi...

Junaidi Lubis • 22 Jan

HAM & Demokrasi

Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi

Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.

Budi Harianto • 07 Jan

Hukum Tata Negara

Pseudo-Netralitas: Fiksi Hukum dan Kooptasi Politik Birokrasi

Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian...

Imam Sahroni Darmawan • 06 Jan

HAM & Demokrasi

Oposisi: Hilang di Parlemen, Hidup di Jalanan

Oposisi di DPR kini lumpuh akibat dominasi koalisi gemuk. Kritik diambil alih oleh masyarakat sipil dan media demi menjaga napas demokrasi a...

Muhammad Yazid Al-Faizi • 05 Jan

Hukum Acara Pidana

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam...

Miftakhul Shodikin • 05 Jan

Hukum Administrasi Negara

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualit...

Imam Sahroni Darmawan • 04 Jan

HAM & Demokrasi

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2...

Budi Harianto • 04 Jan

Politik & Kebijakan Publik

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Imam Sahroni Darmawan • 29 Dec

Advokat

Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol

Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian h...

Budi Harianto • 24 Dec

Kirim Opini Hukum

Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.

Mulai Menulis

Sedang trending

Topik

Pilih topik untuk memfilter opini

Advokat Analisis Putusan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) E-Commerce & Platform Digital Etika Profesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAM & Demokrasi Hubungan Diplomatik Hukum (Umum) Hukum Acara Pidana

Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria & Pertanahan Hukum Bisnis Hukum Internasional Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan) Hukum Pajak Hukum Pangan Hukum Perdata Hukum Pertambangan Hukum Pertanahan & Agraria Hukum Pidana Hukum Tata Negara Kejaksaan Kepatuhan & Tata Kelola Korupsi KPK Legal Drafting & Legislative Drafting Media & Pers Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Konsumen Perundang-undangan & Regulasi Politik Politik & Kebijakan Publik Politik Hukum Putusan & Yurisprudensi Reformasi Hukum sosial Sosiologi Hukum Teknologi Informasi & Telekomunikasi Teori & Filsafat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Opini

Terkini

Kirim Opini Hukum

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi

Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum

Tenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti

Subjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata