Menakar ‘Drama’ Kebijakan Food Estate: Sebuah Serangan Neo-Kolonialisme Agraria Terhadap Masyarakat Adat dengan Kemasan Baru

Food Estate: Kabar Buruk bagi Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Masyarakat Adat

Salah satu tantangan ancaman terbesar yang ditakutkan dari program food estate adalah hilangnya kepastian atas tanah ulayat masyarakat hukum adat, khususnya bagi masyarakat adat yang belum diakui keberadaannya. Bahkan, sebuah pemberitaan media dari tempo.co baru-baru ini merilis pernyataan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi, yang menyatakan bahwa; “Supaya masyarakat adat kehilangan rasa bangga akan sagunya, kehilangan ikatan dengan tanahnya, supaya ketika ada perusahaan yang datang, mereka akan bilang ‘ya sudah ambil saja, isinya cuma sagu kok’, padahal itu kan lumbung pangan mereka.”

Mencetak lahan untuk ‘senggenggam’ beras bagi masyarakat perkotaan nampak seperti ketidakadilan sosio-ekologis yang melahirkan trauma baru bagi masyarakat pasca ditemukan banyaknya kasus kriminalisasi masyarakat adat. Banyak kritik yang dilontarkan terhadap proyek ambisius ini, diantaranya merusak ekosistem, menegasikan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, kebijakan yang tidak proporsional antara anggaran dengan hasil yang akan dicapai, serta mengambil lahan Masyarakat Adat tanpa proses konsultasi apalagi free prior and informed consent.

Dari sisi kebijakan pemberian izin penggunaan kawasan hutan, tahun 2021 KLHK masih memberikan izin penguasaan hutan kepada 259 konsesi IUPH-HA seluas 18,4 Juta Hektare dan 295 konsesi IUPHHK-HT seluas 11,1 Juta Hektare. Selain polemik itu, KLHK sampai dengan tahun 2021 juga telah melepaskan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan dan non kehutanan dengan luas total mencapai 7,4 Juta hektar, yang didalamnya terdapat 21 ribu hektar wilayah adat telah dirampas melalui pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan Sejak tahun 2015-2020.[3] 

Relevansinya, apabila kebijakan food estate tetap diselenggarakan dengan tanpa pengakuan atas wilayah kelola adat masyarakat hukum adat, maka eksistensi hutan adat akan digerogoti secara perlahan. Lebih-lebih, harus diakui bahwa implikasi Pasal 5, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan masih mengundang tanda tanya karena hutan lindung kini diplot sebagai hutan negara – sebuah domein klaim ‘milik negara’.

Pengakuan Masyarakat Adat dalam Konsep Pluralisme Hukum sebagai Satu-Satunya Jalan: Sebuah Penutup

Jadi, sudah saatnya kita harus terbuka bahwa Langkah pemerintah dalam menetapkan kebijakan food estate demi memenuhi ketahanan pangan dinilai kurang tepat untuk diterapkan bagi sejumlah pihak, terutama di dalam situasi nihilnya pengakuan masyarakat hukum adat. Perlu diingat bahwa jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru terbentuk, keberadaan masyarakat hukum adat yang telah eksis hingga saat ini. Maka dari itu, salah satu jalan yang mencerminkan bahwa negara memiliki ‘adab’ terhadap keberadaan masyarakat adat yang telah eksis terlebih dahulu yaitu dengan melaksanakan kebijakan hukum (legal policy) berupa pemberian pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur mekanismenya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kalaupun mekanisme ini dipenuhi, sebenarnya masih ada sebuah ‘ganjalan’ karena pengakuan negara yang diberikan masih bersifat prasyarat . John Griffits melalui teori legal pluralism menyampaikan bahwa; “pengakuan negara terhadap hukum adat merupakan fenomena pluralisme hukum lemah untuk menciptakan sistem hukum yang paralel di mana sentralisme/kontrol hukum negara tetap menjadi fokus utamanya, termasuk dalam hal ini negara Indonesia (keterangan ditambahkan)”.[4]

Oleh karenanya, satu-satunya jalan terbaik adalah dengan berdamai bahwa pluralisme hukum adalah bagian dari kenyataan hidup. Praktisnya, Indonesia perlu mengadakan agenda reformasi hukum secara akbar, yakni dengan mengurai restriksi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam frasa ‘sepanjang kenyataannya masih ada’ karena bunyi pasal tersebut berpotensi menafikan karakteristik hukum asli bangsa Indonesia yang bersifat living law, artinya hukum adat hidup, tumbuh dan berkembang Bersama masyarakat sehingga tidak mudah mati.

Setelah itu, pemerintah Indonesia diajak untuk merefleksikan kebijakan self-regulation melalui kebijakan pengakuan desa adat sebagai solusi alternatif terbaik yang lebih kuat dan cocok pada suasana kebatinan bangsa Indonesia yang bersifat plural saat ini. Hal itu karena Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa ; “Aset Desa dapat berupa… hutan milik desa”.

Pasal ini mengandung implikasi logis bahwa tanpa kehadiran perda pengakuan masyarakat hukum adat dari Pemerintah pun, hutan adat tetap eksis melalui mekanisme pengelolaan aset desa. Sementara itu, sebuah alternatif jalan terbaik dari studi perbandingan negara juga menemukan bahwa model pendekatan kolaboratif yang dilakukan Russia dalam mengakui masyarakat hukum adat dapat dicontoh melalui proses pengakuan hak asal-usul dengan mengikuti perkembangan proses etnopolitik yang melibatkan pendekatan sistemik dengan berbasis pada materi historis masyarakat hukum adat secara jelas dengan didekati dari berbagai dimensi seperti ; historical, legal-historical, value-normative, anthropological.

Dengan begitu, pengakuan negara tidak dibatasi pada sebatas norma pengaturan, namun juga penguasaan riil atas tanah secara historis sehingga hutan adat tetap eksis.[5] Barulah setelah itu, kita dapat berbicara kebijakan food estate dalam beragam varian apapun dapat diloloskan demi menjaga ketahanan pangan bangsa Indonesia di masa depan.

Jadi masihkah negara melanggengkan food estate, sekaligus meminggirkan kedudukan masyarakat hukum adat atas tanahnya?