Menampilkan 1–10 dari 46 hasil
· ~27ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 19 Mar 2024
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung
www.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung
…perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...
Berita
• 29 May 2024
PDI-P Tolak Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR: Hal Biasa
www.literasihukum.com/pdi-p-tolak-revisi-uu-mk
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk bersama-sama menolak pengesahan Rancangan Un...
Berita
• 23 Sep 2025
DPR Ketuk Palu: RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas 2025-2026
www.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas
RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026. Ketahui alasan dan daftar RUU penting lainnya yang dibahas.
Opini
• 15 Sep 2025
RUU Perampasan Aset Harapan Baru Melawan Korupsi
www.literasihukum.com/ruu-perampasan-aset-harapan-baru-melawan-korupsi
RUU Perampasan Aset hadir sebagai solusi atasi korupsi: mekanisme perampasan aset tanpa vonis pidana. Efektifkah?
Opini
• 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
www.literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Berita
• 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
www.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Berita
• 22 Sep 2025
RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat
www.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026
RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.
Opini
• 31 Jul 2025
Masuk Prolegnas Sejak 2004 : Bagaimana Nasib RUU PPRT?
www.literasihukum.com/masuk-prolegnas-sejak-2004-bagaimana-nasib-ruu-pprt
Menganalisis apa yang menjadi faktor utama RUU PPRT tak kunjung dirampungkan meski sudah lebih dari 20 tahun serta bagaimana Urgensi pengesahannya.
Opini
• 11 Apr 2025
Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025
www.literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025
Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.
Opini
• 02 May 2025
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
www.literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.