Pencabutan Gugatan di MK

1. Konfirmasi dari HendiSenin, 13 Januari 2025, Andika-Hendi melalui kuasa hukumnya resmi mencabut gugatan sengketa Pilkada Jawa Tengah. Ketika dikonfirmasi, Hendi membenarkan hal tersebut, namun tidak mengungkap detail alasan pencabutan. Ia hanya meminta agar pertanyaan diarahkan ke DPP PDIP.2. Dugaan Kaitan dengan Kasus Hukum di Internal PDIPPencabutan gugatan ini bertepatan dengan kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDID, Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa pencabutan gugatan sengketa Pilgub Jateng ini tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto. Menurutnya, dua peristiwa tersebut berbeda konteks dan waktu.

Mekanisme Pencabutan Gugatan di MK

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Enny Nurbaningsih, mengatakan bahwa pencabutan gugatan sebelum perkara diputus merupakan hak pemohon, sesuai Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Namun, pencabutan permohonan tersebut harus disampaikan langsung oleh pemohon dalam sidang pemeriksaan bersama hakim panel. “Kalau tidak diklarifikasi, bisa timbul masalah karena bisa jadi prinsipal tidak bermaksud mencabut,” ujar Enny, Senin, 13 Januari 2025. Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan termohon (KPU Jateng), pihak terkait (Ahmad Luthfi-Taj Yasin), serta Bawaslu dijadwalkan pada 20 Januari mendatang. Dalam sidang tersebut, Andika-Hendi atau kuasa hukumnya diharapkan menghadiri persidangan untuk mengonfirmasi penarikan gugatan secara resmi. Pencabutan gugatan Andika-Hendi di MK menandai babak baru dalam proses sengketa Pilgub Jateng 2024. Meskipun berbagai dalil pelanggaran TSM sempat disampaikan, keputusannya untuk menghentikan langkah hukum menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Semua pihak kini menantikan sidang klarifikasi pencabutan pada 20 Januari 2025, di mana hakim MK, KPU, Bawaslu, serta para pihak lain akan memastikan keabsahan dan finalisasi proses ini.