JAKARTA, Literasi Hukum — Kepolisian mengerahkan 1.436 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di kawasan Gedung DPR/MPR RI dan sekitar Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/3/2026). Personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek, dengan tugas utama menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan seluruh aparat yang diterjunkan tidak dibekali senjata api. Menurut dia, pendekatan pengamanan yang dipilih adalah humanis, persuasif, dan profesional, sejalan dengan kewajiban aparat untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Ia juga menekankan bahwa kehadiran polisi bukan untuk membatasi demonstrasi, melainkan untuk memastikan kegiatan berlangsung tanpa gangguan keamanan yang dapat merugikan peserta aksi maupun masyarakat umum.

Pengamanan Difokuskan pada Ketertiban Aksi dan Lalu Lintas

Selain menyiapkan personel pengamanan, kepolisian juga melakukan langkah antisipatif melalui apel kesiapan dan pemetaan potensi dinamika massa sebelum aksi berlangsung. Pengamanan ini dipandang penting mengingat lokasi demonstrasi berada di kawasan strategis ibu kota yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dan berdekatan dengan pusat-pusat aktivitas pemerintahan. Karena itu, pengaturan di lapangan tidak hanya menyasar keamanan peserta aksi, tetapi juga kelancaran arus kendaraan dan aktivitas warga di sekitar lokasi.

Reynold mengimbau para orator dan peserta aksi untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan provokasi, dan tidak bertindak anarkis selama demonstrasi berlangsung. Kepolisian juga meminta massa aksi untuk tidak menutup jalan umum maupun merusak fasilitas publik, agar penyampaian pendapat tetap berada dalam koridor hukum. Dalam saat yang sama, masyarakat yang akan melintas di kawasan Jakarta Pusat disarankan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang bisa meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta aksi.

Polisi Klaim Hormati Hak Demonstrasi, Pengaturan Bersifat Situasional

Kepolisian menyebut pengaturan lalu lintas selama aksi akan dilakukan secara situasional, bergantung pada eskalasi jumlah massa di lapangan. Artinya, rekayasa arus kendaraan maupun penyesuaian titik pengamanan dapat berubah sesuai perkembangan demonstrasi. Langkah ini, menurut aparat, diperlukan agar hak masyarakat untuk berdemonstrasi tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas, khususnya pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di pusat kota.

Pernyataan polisi yang menekankan pendekatan tanpa senjata api dan pengamanan humanis juga menunjukkan upaya aparat untuk menjaga sensitivitas penanganan aksi massa, terutama dalam konteks demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang kerap menjadi perhatian publik. Dengan demikian, fokus pengamanan kali ini bukan hanya pada pencegahan gangguan keamanan, tetapi juga pada penciptaan ruang demonstrasi yang tertib serta tidak memicu benturan antara aparat dan massa aksi.

Secara keseluruhan, pengerahan 1.436 personel ini menandai keseriusan aparat dalam mengantisipasi dinamika aksi di kawasan DPR dan Monas pada hari ini. Publik kini menunggu bagaimana demonstrasi berlangsung di lapangan, termasuk apakah pengamanan yang diklaim humanis benar-benar dijalankan secara konsisten dan apakah aspirasi massa dapat tersampaikan tanpa menimbulkan gangguan berarti terhadap ketertiban umum.