Artikel oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia

KPK menetapkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. BPK masih menghitung kerugian negara, KPK klaim bukti sudah kuat.

KPK menyatakan tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesuaian dengan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dan menekankan asas praduga tak bersalah

KPK menetapkan 5 tersangka suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara usai OTT 9 Januari 2026. Para tersangka ditahan 11–30 Januari 2026, dengan sangkaan pasal UU Tipikor jo. KUHP.

PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, dengan kewajiban kerahasiaan dan larangan penghindaran.

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Mahkamah Konstitusi mencetak sejarah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) total

Analisis satu pekan pemberlakuan penuh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Menyoroti pergeseran paradigma pemidanaan, tantangan penegak hukum, dan kesiapan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law).

Kejagung menegaskan pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan, khususnya di lingkungan Jampidsus, dilakukan berdasarkan penilaian risiko dan tidak hanya untuk persidangan. Dalam sidang Tipikor Jakarta, hakim sempat meminta personel TNI bergeser karena menghalangi pandangan pengunjung dan kamera.

Tryout UPA, latihan UTS/UAS mahasiswa hukum, dan tryout CPNS 2026 tersedia di Literasi Hukum. 52 paket, 2.400 soal, skor otomatis, ada pembahasan

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.