Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Penulis
466 artikel
27,822 dibaca
Artikel oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Published: 466
17 Sep 2025
· Perdata
· 2 menit baca
· 50 dibaca
LBH Pers soroti gugatan Rp 200 M Menteri Amran ke Tempo sebagai kejanggalan yang abaikan UU Pers. Gugatan ini dinilai sebagai upaya pembungkaman pers (ULAP).
17 Sep 2025
· Perdata
· 2 menit baca
· 42 dibaca
Gugatan ijazah Jokowi kembali digelar di PN Solo dengan mekanisme Citizen Lawsuit. Sidang perdana ditunda, penggugat minta pergantian majelis hakim.
17 Sep 2025
· Nasional
· 3 menit baca
· 52 dibaca
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
16 Sep 2025
· Nasional
· 2 menit baca
· 44 dibaca
KPU tetapkan 16 dokumen capres-cawapres dikecualikan 5 tahun, ancam transparansi pemilu. Publik pertanyakan dasar hukum dan dampak pada pengawasan.
16 Sep 2025
· Kepolisian
· 2 menit baca
· 59 dibaca
Polda Metro Jaya periksa semua staf Lokataru, termasuk penasihat hukum Delpedro cs, sebagai saksi kasus penghasutan, menimbulkan pertanyaan tentang arah penyidikan.
16 Sep 2025
· Tindak Pidana Korupsi
· 3 menit baca
· 43 dibaca
KPK selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.
16 Sep 2025
· Tindak Pidana Korupsi
· 2 menit baca
· 59 dibaca
KPK tegaskan penetapan tersangka korupsi pengadaan EDC BRI berdasarkan bukti cukup, siap hadapi praperadilan. Kasus ini rugikan negara Rp 700 miliar.
16 Sep 2025
· Nasional
· 3 menit baca
· 54 dibaca
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
15 Sep 2025
· Nasional
· 2 menit baca
· 47 dibaca
TNI dan aktivis Ferry Irwandi sepakat berdamai, menghentikan proses hukum dugaan pencemaran nama baik setelah menuai kritik dari pengamat militer
15 Sep 2025
· KPK
· 2 menit baca
· 53 dibaca
KPK segera tetapkan tersangka kasus korupsi kuota haji. Dugaan penyelewengan alokasi 20.000 kuota tambahan menjadi fokus utama penyidikan.