Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Penulis
466 artikel
27,822 dibaca
Artikel oleh Redaksi Literasi Hukum Indonesia
Published: 466
17 Jan 2026
· Daerah
· 2 menit baca
· 0 dibaca
Denmark mengundang AS ikut latihan NATO “Arctic Endurance” di Greenland. Komandan Arktik menyebut fokus utama adalah memantau Rusia.
16 Jan 2026
· Perundang-undangan & Regulasi
· 3 menit baca
· 0 dibaca
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro alias Laras Faizati.
16 Jan 2026
· Pendidikan
· 3 menit baca
· 0 dibaca
Zainal Arifin Mochtar yang akrab disapa Uceng resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, Kamis (15/1/2026).
15 Jan 2026
· KUHP Baru
· 3 menit baca
· 0 dibaca
Salah satu ketentuan yang paling banyak disorot dalam KUHP Baru adalah Pasal 218, yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
13 Jan 2026
· Tindak Pidana Korupsi
· 2 menit baca
· 0 dibaca
Presiden Prabowo meminta direksi BUMN bekerja jujur dan berpihak pada publik. Ia menegaskan yang tidak sanggup mengabdi sebaiknya mundur.
12 Jan 2026
· Kepolisian
· 7 menit baca
· 0 dibaca
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
12 Jan 2026
· Hukum Teknologi Informasi
· 4 menit baca
· 0 dibaca
Komdigi memutus akses sementara Grok—chatbot AI xAI di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.
12 Jan 2026
· Nasional
· 3 menit baca
· 0 dibaca
Pemerintah AS mengumumkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional (35 non-PBB dan 31 entitas PBB) berdasarkan Executive Order 14199. Daftar mencakup UNFCCC, International Law Commission, hingga International Institute for Justice and the Rule of Law.
12 Jan 2026
· Mahkamah Konstitusi
· 4 menit baca
· 0 dibaca
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
12 Jan 2026
· MK
· 3 menit baca
· 0 dibaca
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.