JAKARTA, Literasi Hukum — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian merupakan langkah nyata untuk mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus memperkuat proses perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Muzani saat ditemui di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Minggu (22/2/2026). Menurut dia, partisipasi Indonesia dalam BoP tidak hanya berkaitan dengan penghentian konflik, tetapi juga menyentuh aspek rekonsiliasi dan pembangunan kembali wilayah Gaza.

“Kita terlibat bukan hanya dalam proses perdamaian Timur Tengah, tetapi juga proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali Gaza. Ini langkah yang maju dan konkret dalam upaya mendukung kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Muzani.

Diplomasi dan Posisi Indonesia

Muzani menyebut langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian lawatan luar negeri, termasuk ke Washington DC, sebagai terobosan positif yang memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

Ia menilai keberanian diplomasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam isu kemanusiaan dan perdamaian global. Menurut Muzani, situasi di Gaza yang disebut mulai kondusif memberi harapan bagi warga untuk menjalani kehidupan, termasuk ibadah Ramadhan, dengan lebih tenang.

Kontribusi Indonesia di BoP

Di sisi pemerintah, Menteri Luar Negeri sebelumnya menyatakan keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak berarti kewajiban menyetor dana tertentu. Kontribusi Indonesia disebut lebih difokuskan pada peran nyata dalam kerangka perdamaian, termasuk kesiapan berpartisipasi dalam misi kemanusiaan atau penjagaan perdamaian sesuai mandat internasional dan persetujuan pihak terkait.

Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap keterlibatan Indonesia tetap berada dalam koridor hukum internasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Isu Ekonomi dan Investasi

Selain membahas isu Palestina, Muzani turut mengapresiasi capaian diplomasi ekonomi dalam pertemuan Indonesia–Amerika Serikat. Ia menyinggung rencana investasi di berbagai sektor industri nasional yang dinilai dapat meningkatkan daya saing.

Muzani juga menilai rencana penyesuaian tarif produk Indonesia di pasar AS sebagai perkembangan positif bagi kinerja ekspor, meski realisasinya masih menunggu tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibangun.