Menampilkan 1–10 dari 23 hasil
· ~29ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 12 Feb 2026
Putin Dipastikan Absen di Pertemuan Perdana “Board of Peace” Trump, Kremlin: Tidak Ada Rencana dari Kami
www.literasihukum.com/putin-dipastikan-absen-di-pertemuan-perdana-board-of-peace-trump-kremlin-tidak-ada-rencana-dari-kami
Kremlin konfirmasi Putin absen di pertemuan Board of Peace Trump terkait Gaza. Rusia telaah proposal, Belarus juga tidak hadir. Fokus rekonstruksi.
Berita
• 23 Feb 2026
Ketua MPR Nilai Keterlibatan RI di Board of Peace Jadi Langkah Nyata Dukung Palestina
www.literasihukum.com/ketua-mpr-nilai-keterlibatan-ri-di-board-of-peace-jadi-langkah-nyata-dukung-palestina
Ketua MPR apresiasi langkah nyata RI di Board of Peace dukung Palestina. Diplomasi & komitmen kemanusiaan Indonesia di forum internasional.
Opini
• 26 Feb 2023
Hukum Perdata: Memahami 6 Tahapan Persidangan Perkara Perdata
www.literasihukum.com/persidangan-hukum-perdata
Literasi Hukum - Halo Teman Literasi Hukum, apakah kamu ingin memahami lebih dalam tentang persidangan hukum perdata sebagai bagian dari proses hukum di Indonesia ? Yuk, baca artikel kami ini dan temu...
Berita
• 04 Feb 2026
PBNU: Iuran Keanggotaan Permanen Board of Peace US$ 1 Miliar Dibutuhkan untuk Rekonstruksi Gaza
www.literasihukum.com/pbnu-iuran-keanggotaan-permanen-board-of-peace-us-1-miliar-dibutuhkan-untuk-rekonstruksi-gaza
Ketum PBNU sebut iuran US$1M untuk Board of Peace penting demi rekonstruksi Gaza. Dana akibat agresi Israel ini perlu untuk pembangunan Palestina.
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2025
• 21 Apr 2025
TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SECARA ELEKTRONIK
www.literasihukum.com/peraturan/13466/tata-cara-pelaksanaan-rekonsiliasi-bendahara-satuan-kerja-perangkat-daerah-secara-elektronik
…ran Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2025 tentang TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SECARA ELEKTRONIK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2024
• 20 Jun 2026
Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset
www.literasihukum.com/peraturan/6350/sistem-informasi-rekonsiliasi-keuangan-dan-aset
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Rekonsiliasi Keuangan dan Aset
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 2 · Tahun 2025
Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Oleh Bendahara Umum Negara
www.literasihukum.com/peraturan/14834/penyusunan-rencana-penerimaan-negara-bukan-pajak-rekonsiliasi-data-dalam-rangka-penghitungan-penerimaan-negara-bukan-pajak-dan-pemindahbukuan-saldo-cadangan-reimbursement-dari-kegiatan-pengusahaan-panas-bumi-oleh-bendahara-umum-negara
…eri Keuangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data Dalam Rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement Dari Kegiatan Pengusahaan P…
Materi Hukum
• 28 Mar 2025
Konflik Israel dan Palestina Perspektif Hukum Internasional dan Peran Indonesia dalam Menanganinya
www.literasihukum.com/konflik-israel-dan-palestina-perspektif-hukum-internasional
Artikel ini membahas tindakan serangan Israel dalam perspektif hukum internasional, penegakan hukum oleh PBB, peran Indonesia dalam penangananan konflik tersebut
Materi Hukum
• 30 Sep 2025
Hak Veto: Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Contoh Kasus, Kelebihan & Kekurangan
www.literasihukum.com/hak-veto-pengertian-dasar-hukum-jenis-contoh-kasus-kelebihan-kekurangan
Ulasan komprehensif hak veto: definisi, dasar hukum PBB & konstitusi, jenis-jenis veto, studi kasus penting, hingga pro-kontra dan FAQ.
Opini
• 08 Nov 2025
Menguji Pengakuan Indonesia terhadap Israel: Tinjauan Konstitusi, Politik, dan Kemanusiaan
www.literasihukum.com/menguji-pengakuan-indonesia-terhadap-israel-tinjauan-konstitusi-politik-dan-kemanusiaan
Opini hukum ini menelaah wacana pengakuan Indonesia terhadap Israel pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025.
Pasang Iklan