Menampilkan 1–10 dari 10 hasil
· ~7ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 15 Sep 2025
Analisis Tuntutan "17+8": Ujian Nyata bagi Komitmen Hukum Pemerintah dan DPR
www.literasihukum.com/analisis-tuntutan-178-ujian-nyata-bagi-komitmen-hukum-pemerintah-dan-dpr
…politik mengenai mampukah tuntutan "17+8" dipenuhi pemerintah dan DPR di tengah hambatan struktural dan resistensi elite politik.
Berita
• 21 Aug 2025
Prabowo Ancam Tindak Jenderal Beking Tambang, Sahroni: Gampang, Tangkap Dulu Pelakunya!
www.literasihukum.com/prabowo-ancam-tindak-jenderal-beking-tambang-sahroni-gampang-tangkap-dulu-pelakunya
JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas purnawirawan jenderal TNI-Polri yang me...
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
www.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…
Berita
• 20 Jan 2026
MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi
www.literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi
MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.
Berita
• 31 Mar 2023
PNS akan Terima THR 2023, Honorer Dikecualikan Menurut Menpan-RB
www.literasihukum.com/honorer-tidak-terima-thr-2023
Berita Hukum - Berita ini menginformasikan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menyatakan bahwa pegawai honorer di Indonesia tidak akan menerima Tunjangan H...
Berita
• 27 Feb 2024
78 Pegawai KPK Ketahuan Pungli, Dihukum Minta Maaf Serentak!
www.literasihukum.com/78-pegawai-kpk-ketahuan-pungli
Sebanyak 78 pegawai KPK ketahuan pungli dan dihukum minta maaf secara serentak.
Berita
• 23 Sep 2025
PPATK Serahkan Hasil Analisis Dana Demo Rusuh Agustus ke Polisi
www.literasihukum.com/ppatk-analisis-dana-demo-rusuh-agustus
Tindak lanjuti dugaan pelajar dibayar saat demo rusuh di Jakarta, PPATK serahkan hasil analisis aliran dana ke penyidik Polda Metro Jaya untuk diusut.
Berita
• 21 Jan 2026
KPK OTT Bupati Pati, Sita Miliaran Rupiah Dugaan Jual Beli Jabatan
www.literasihukum.com/kpk-ott-bupati-pati-sita-miliaran-rupiah-dugaan-jual-beli-jabatan
KPK sita miliaran rupiah dari OTT Bupati Pati terkait jual beli jabatan. Kasus ini soroti lemahnya integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Berita
• 19 Jan 2026
Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan
www.literasihukum.com/kuasa-hukum-adly-fairuz-bantah-pengakuan-jenderal-di-kasus-penipuan
Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
www.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.