Berita • 12 Jun 2024

MK Tolak Permohonan PBB Terkait Pengisian Anggota DPRD Bulungan Dapil 1

www.literasihukum.com/mk-tolak-permohonan-pbb

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak Permohonan Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) terkait pengisian calon anggota DPRD Bulungan di...

Materi Hukum • 21 Jun 2025

Gagasan An-Na’im : Basis untuk Politik Hukum Inklusif dan Pluralistik

www.literasihukum.com/gagasan-an-naim-basis-untuk-politik-hukum-inklusif-dan-pluralistik

Gagasan Abdullah An-Na’im menawarkan pendekatan politik hukum yang inklusif dengan menempatkan syariah sebagai sumber etika moral, bukan hukum negara

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia

www.literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi

Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Visum et Repertum Sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat

www.literasihukum.com/visum-et-repertum-tindak-pidana-penganiayaan

Pembuktian perkara penganiayaan berat menggunakan visum et repertum, peran, tujuan ilmu kedokteran forensik dalam upaya membuktikan kebenaran materiil.

Berita • 17 Sep 2025

MK: Tuduhan Politik Uang di PSU Pilbup Barito Utara Tak Terbukti

www.literasihukum.com/mk-tuduhan-politik-uang-psu-pilbup-barito-utara-tak-terbukti

MK menyatakan permohonan PHPU Jimmy–Inri tak dapat diterima. Dugaan politik uang pada PSU Pilbup Barito Utara tidak terbukti; honor relawan perlu diatur tegas

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

www.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 24 Feb 2026

DPR Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset

www.literasihukum.com/dpr-susun-naskah-akademik-ruu-perampasan-aset

…naskah akademik RUU Perampasan Aset. RUU ini memuat dua konsep perampasan aset: berbasis putusan pidana dan tanpa putusan pidana dengan syarat tertentu.

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak

www.literasihukum.com/mk-tolak-gugatan-uu-llaj-tekankan-perbaikan-jalan-rusak

…askan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.

Materi Hukum • 02 Dec 2025

Perjanjian Kawin vs Sita Aset Korupsi: Mengapa Harta Sandra Dewi Tetap Dirampas?

www.literasihukum.com/perjanjian-kawin-sita-aset-korupsi-sandra-dewi

Sejauh Mana Batas Perlindungan Perjanjian Kawin?

Berita • 18 Sep 2025

MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara

www.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara

MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.