Literasi Hukum - Artikel ini membahas tinjauan Pasal 12 dan 22 UUD 1945 dalam konteks keadaan darurat negara (Kegentingan Memaksa). Analisis mendalam dilakukan terhadap perbedaan konsep "keadaan bahaya" dan "kegentingan yang memaksa," serta implikasi yuridisnya. Artikel ini juga mengevaluasi keabsahan Perpu dalam situasi darurat, termasuk contoh kasus Perpu Cipta Kerja, dan menyajikan pandangan dari para ahli hukum. Penjelasan ini penting untuk memahami mekanisme hukum yang mengatur tindakan darurat negara sesuai konstitusi.
Tinjauan Pasal 12 dan 22 UUD 1945 dalam Konteks Keadaan Darurat Negara (Kegentingan Memaksa)
Sebagai sebuah sistem yang kompleks, dalam praktiknya negara tidak hanya berjalan dalam keadaan damai tanpa hambatan melainkan juga dalam keadaan darurat. Keadaan darurat ini menuntut regulasi lebih lanjut sebagai alternatif antisipatif terhadap hal-hal yang tidak terduga dan tidak diharapkan tersebut. Lebih jauh lagi, regulasi tersebut juga diperlukan demi efisiensi dan efektivitas pranata hukum dan lembaga negara agar tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu karena keadaan darurat berdiametral dengan keadaan damai yang memungkinkan sutau negara berjalan tanpa hambatan.
Jimly dalam bukunya âHukum Tata Negara Daruratâ sebagaimana yang dikutip dari Kim Lane Scheppele menggambarkan konsep darurat pada sebuah negara. Konsep darurat secara definitif digambarkan sebagai keadaan ketika suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan.[1] Di samping itu, Kim juga menambahkan bahwa justifikasi melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan dalam keadaan normal tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan ekstrem. Dengan kata lain, negara terpaksa melakukan suatu tindakan luar biasa yang melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri. Oleh karena itu, keadaan darurat tersebut dapat disebut sebagai keadaan luar biasa atau the state of exception. [2]
Dengan melihat gambaran tersebut, dapat ditarik benang merah mengenai konsep darurat pada sebuah negara. Pertama, adanya ancaman serius yang mengancam suatu negara. Kedua, diperlukan tindakan responsif dalam menghadapi ancaman tersebut. Ketiga, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan dalam keadaan normal. Di samping itu, konsep darurat ini digambarkan berbeda dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia membagi keadaan darurat tersebut ke dalam dua bentuk, yaitu keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa.Â
Pasal 12 UUD 1945 menyebut keadaan darurat tersebut dalam istilah âkeadaan bahayaâ. Di samping itu, Pasal 22 UUD 1945 menyebutnya dengan istilah âhal ihwal kegentingan yang memaksaâ. Penggunaan terminologi yang berbeda ini berimplikasi pada diferensiasi implikasi yuridis keduanya. Menurut Jimly, keadaan bahaya tersebut setara dengan pengertian keadaan darurat atau state of emergency. Presiden dapat menetapkan atau menyatakan keadaan bahaya kapan saja karena termasuk wewenang Presiden sebagai kepala negara.
Sementara pada Pasal 22 UUD 1945, materi yang diatur termasuk wewenang Presiden dalam ranah kekuasan legislatif yaitu wewenang Presiden menetapkan Perpu. Jika ditelaah secara gramatikal, frasa pada Pasal 22 lebih general daripada frasa pada Pasal 12. Pasal 22 yang mengatur kegentingan memaksa itu mencakup keadaan bahaya karena keadaan bahaya itu bersifat memaksa. Sementara itu, tidak semua kegentingan yang memaksa itu bersifat bahaya. Konklusinya adalah dalam setiap keadaan apapun, Presiden dapat mengeluarkan atau menetapkan Perpu selama memenuhi syaratnya bahkan dalam keadaan normal.[3]
Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu keadaan dapat dikatakan keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa yaitu :
- Dangerous threat atau unsur ancaman yang membahayakan
- Reasonable necessity atau unsur kebutuhan yang mengharuskan
- Limited time atau unsur keterbatasan waktu[4]
Jika ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, maka suatu keadaan negara dapat dikatakan sebagai keadaan bahaya. Namun, jika unsur yang pertama tidak terpenuhi maka keadaan tersebut termasuk ke dalam pengertian kegentingan yang memaksa. Dalam pembentukan Perpu, terdapat syarat khusus lainnya yaitu tidak tersedianya alternatif selain Perpu dalam mengatasi keadaan tersebut.[5] Dengan demikian, apabila terdapat Perpu yang tidak memenuhi unsur tersebut, maka Perpu tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945.
Komentar (0)
Tulis komentar