Kanal Opini Pencarian: “pidana”

Opini

Perspektif & analisis hukum.

Terkini

✕ Hapus Filter

Hukum Bisnis

Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida

Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di...

Imam Sahroni Darmawan • 26 Jan

Hukum (Umum)

Seragam Bisa Bohong, Tapi Prosedur Seharusnya Tidak

Kasus penyamaran pramugari menyingkap budaya terlalu percaya pada seragam. Refleksi hukum tentang pentingnya verifikasi dan prosedur dalam n...

Bilal Irshan Eka Riselio • 26 Jan

Korupsi

Korupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji

Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum...

H. Imam Santoso • 21 Jan

Advokat

“Plea Bargaining” : Demi Efektifitas atau Ujian Peradilan?

Plea bargaining dalam KUHAP Baru meningkatkan efisiensi peradilan, namun juga menguji keadilan substantif dan integritas aparat penegak huku...

Raihan Andhika Santoso, S.H. • 10 Jan

Hukum Bisnis

Analisa Korporasi dalam Jerat Hukum Pidana Baru

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 menghadirkan pergeseran paradigma besar dalam dunia usaha Indonesia, di mana korporasi k...

Afizah Nur Afkarina • 08 Jan

Hukum Acara Pidana

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam...

Miftakhul Shodikin • 05 Jan

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi Tanpa Penjara: Normalisasi Impunitas Hukum

Penegakan hukum korupsi di Indonesia belakangan ini menyuguhkan sebuah anomali.

Imam Sahroni Darmawan • 03 Jan

Hukum Tata Negara

Saat Negara Boleh Salah Tanpa Merasa Bersalah

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara...

Imam Sahroni Darmawan • 01 Jan

Hukum Pidana

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Imam Sahroni Darmawan • 30 Dec

Politik & Kebijakan Publik

Pilkada Langsung vs DPRD: Menakar Kualitas Demokrasi Lokal

Mengkaji pilkada langsung dan melalui DPRD dari perspektif kedaulatan rakyat, beban fiskal negara, dan kualitas demokrasi lokal.

Imam Sahroni Darmawan • 29 Dec

Kirim Opini Hukum

Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.

Mulai Menulis

Sedang trending

Topik

Pilih topik untuk memfilter opini

Advokat Analisis Putusan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) E-Commerce & Platform Digital Etika Profesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAM & Demokrasi Hubungan Diplomatik Hukum (Umum) Hukum Acara Pidana

Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria & Pertanahan Hukum Bisnis Hukum Internasional Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan) Hukum Pajak Hukum Pangan Hukum Perdata Hukum Pertambangan Hukum Pertanahan & Agraria Hukum Pidana Hukum Tata Negara Kejaksaan Kepatuhan & Tata Kelola Korupsi KPK Legal Drafting & Legislative Drafting Media & Pers Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Konsumen Perundang-undangan & Regulasi Politik Politik & Kebijakan Publik Politik Hukum Putusan & Yurisprudensi Reformasi Hukum sosial Sosiologi Hukum Teknologi Informasi & Telekomunikasi Teori & Filsafat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Opini

Terkini

Kirim Opini Hukum

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi

Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum

Tenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti

Subjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata