Kanal Opini Pencarian: “penyelidikan”

Opini

Perspektif & analisis hukum.

Terkini

✕ Hapus Filter

Hukum Acara Pidana

KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan

Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam...

Miftakhul Shodikin • 05 Jan

Hukum (Umum)

Janji Keras, Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo

Komitmen antikorupsi Prabowo kuat di lisan, tapi belum konsisten. Kasus pusat "terkendali", namun elite sulit disentuh akibat beban politik.

Budi Harianto • 03 Jan

Hukum Pidana

Kriminalisasi Balik, Ancaman bagi Pelapor Kejahatan di Indonesia

Kriminalisasi balik mengancam pelapor kejahatan di Indonesia akibat celah hukum acara pidana dan lemahnya perlindungan whistleblower.

Imam Sahroni Darmawan • 30 Dec

Opini

Perbedaan OTT dan Tertangkap Tangan: Analisis Yuridis KUHAP

Artikel ini menjelaskan pengertian Operasi Tangkap Tangan (OTT), dasar hukumnya, serta perbedaannya dengan konsep "tertangkap tangan" dalam...

Budi Harianto • 08 Nov

Korupsi

Kasus Lahan Citraland Sumatera Utara: Dugaan Korupsi Alih Fungsi Aset PTPN I

Artikel ini membahas kasus Citraland di Sumatera Utara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan aset negara milik PTPN I.

Indah pebrina batubara • 08 Nov

Hukum (Umum)

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

Asis • 10 Sep

Hukum (Umum)

Amnesti dan Abolisi: Memahami Hak Prerogatif Presiden

Penerbitan Amnesti dan Abolisi oleh Presiden RI

arison • 01 Aug

HAM & Demokrasi

Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku

Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formalitas. Hu...

Asis • 28 Jul

Hukum (Umum)

Jalan Terjal Beban Pembuktian dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual

Pembuktian yang sulit, khususnya dalam kasus yang terjadi tanpa keberadaan saksi, menimbulkan banyak perkara kekerasan seksual yang tidak te...

Yayang Nanda Budiman, SH • 02 May

Hukum (Umum)

Praktik Usang Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Pidana: Exclusionary Rules dan Runtuhnya Prinsip Fair Trial

Tulisan ini mengkritisi masih maraknya praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mencederai prinsip fair trial.

Yayang Nanda Budiman, SH • 02 May

Kirim Opini Hukum

Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.

Mulai Menulis

Sedang trending

Topik

Pilih topik untuk memfilter opini

Advokat Analisis Putusan Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) E-Commerce & Platform Digital Etika Profesi Hukum Hak Kekayaan Intelektual HAM & Demokrasi Hubungan Diplomatik Hukum (Umum) Hukum Acara Pidana

Hukum Adat Hukum Administrasi Negara Hukum Agraria & Pertanahan Hukum Bisnis Hukum Internasional Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan) Hukum Pajak Hukum Pangan Hukum Perdata Hukum Pertambangan Hukum Pertanahan & Agraria Hukum Pidana Hukum Tata Negara Kejaksaan Kepatuhan & Tata Kelola Korupsi KPK Legal Drafting & Legislative Drafting Media & Pers Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Konsumen Perundang-undangan & Regulasi Politik Politik & Kebijakan Publik Politik Hukum Putusan & Yurisprudensi Reformasi Hukum sosial Sosiologi Hukum Teknologi Informasi & Telekomunikasi Teori & Filsafat Hukum Tindak Pidana Korupsi

Opini

Terkini

Kirim Opini Hukum

Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?

Romantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi

Mengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum

Tenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti

Subjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata