Hukum
Energi Murah dan Pengkhianatan Konstitusi
Selama puluhan tahun, publik disuguhi narasi bahwa batu bara adalah penyelamat ekonomi karena harganya yang murah. Namun, murah bagi siapa?
Kanal Opini
Pencarian: “bumn”
Opini
Perspektif & analisis hukum.
Terkini
✕ Hapus Filter
Hukum Agraria & Pertanahan
Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.
Putusan & Yurisprudensi
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat...
Putusan & Yurisprudensi
Hak Prerogatif Presiden dan Rasa Keadilan Publik: Rehabilitasi Eks-Dirut ASDP di Tengah Polemik
Artikel ini membahas terkait polemik pemberian Rehabilitasi oleh Presiden terhadap kasus korupsi mantan direksi PT. ASDP Periode 2019-2024
Putusan & Yurisprudensi
Kriminalisasi Keputusan Bisnis: Pelajaran dari Kasus Ira Puspadewi dan Dilema Direksi BUMN
Opini ini menyoroti kaburnya batas kesalahan bisnis dan kejahatan, serta bahaya kriminalisasi direksi tanpa bukti niat jahat.Opini ini menyo...
Korupsi
Kasus Lahan Citraland Sumatera Utara: Dugaan Korupsi Alih Fungsi Aset PTPN I
Artikel ini membahas kasus Citraland di Sumatera Utara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan aset negara milik PTPN I.
Hukum (Umum)
33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan...
Hukum (Umum)
Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?
Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.
Hukum (Umum)
Menertawakan Vonis Pemberat Tom Lembong : Pro Ekonomi Kapitalis dan Kontra Ekonomi Pancasila
Membahas terkait kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong dan implikasinya terhadap politisasi hukum di Indonesia.
Politik & Kebijakan Publik
Optimalisasi Penerimaan Negara di Era Digital: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Kirim Opini Hukum
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis
Sedang trending
#1
#2
#3
#4
#5
Parameter Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Baru
183 dibacaMengenal Konsep Dasar Hukum Tata Negara di Indonesia
182 dibacaJanji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?
167 dibacaPolemik Cover Lagu: Hak Cipta, Etika Berkarya dan Konsekuensi Hukumnya
164 dibacaMenakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto
147 dibaca
Topik
Advokat
Analisis Putusan
Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
E-Commerce & Platform Digital
Etika Profesi Hukum
Hak Kekayaan Intelektual
HAM & Demokrasi
Hubungan Diplomatik
Hubungan Internasional
Hukum
Hukum (Umum)
Hukum Acara Pidana
Hukum Adat
Hukum Administrasi Negara
Hukum Agraria & Pertanahan
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan)
Hukum Lingkungan
Hukum Pangan
Hukum Perdata
Hukum Pertanahan & Agraria
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Kejaksaan
Kepatuhan & Tata Kelola
Kerugian Keuangan negara
Kerugian Lingkungan
Korupsi
KPK
KUHAP BARU
Legal Drafting & Legislative Drafting
Mahkamah Konstitusi
Media & Pers
Penegak Hukum
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Konsumen
Perundang-undangan & Regulasi
Politik
Politik & Kebijakan Publik
Politik Hukum
Putusan & Yurisprudensi
Reformasi Hukum
Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi
sosial
Sosiologi Hukum
Teknologi Informasi & Telekomunikasi
Teori & Filsafat Hukum
Tindak Pidana Korupsi