33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

Literasi Hukum - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengetuk palu atas gugatan advokat Viktor Santoso Tandiasa pada Kamis (28/8/2025). Melalui putusan bernomor 128/PUU-XXIII/2025, MK menegaskan kembali larangan bagi wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan, baik sebagai komisaris maupun direksi di BUMN dan perusahaan swasta. Putusan ini bukan sekadar catatan hukum, melainkan pengingat keras bahwa konstitusi menuntut pejabat publik untuk berjalan lurus dan bebas dari konflik kepentingan. Landasan hukum putusan ini sebenarnya sudah kokoh. Mahkamah telah menegaskan larangan serupa melalui putusan nomor 80/PUU-XVII/2019. Kala itu, Mahkamah menilai bahwa seluruh larangan rangkap jabatan bagi menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara secara otomatis berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis, pertimbangan hukum dari putusan sebelumnya sudah memiliki kekuatan mengikat karena merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan MK yang final. MK menilai dalil pemohon sejalan dengan semangat UU Kementerian Negara. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 23 UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai bahwa larangan rangkap jabatan berlaku bagi menteri dan wakil menteri. Bunyi pasal tersebut adalah:

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a) pejabat negara lainnya; b) komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta; atau c) pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD.”

Beban Kerja dan Konflik Kepentingan

Terdapat beberapa alasan mendasar di balik putusan ini. Pertama, beban kerja seorang wakil menteri sangat berat dan menuntut fokus penuh. Posisi ini dibentuk untuk menangani urusan spesifik kementerian yang membutuhkan perhatian detail dan tidak mungkin dirangkap dengan pekerjaan lain, apalagi jabatan strategis seperti komisaris. Kedua, dan yang paling krusial, larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Praktik rangkap jabatan di BUMN sangat rentan membuat seorang wamen lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibanding kepentingan publik. Dengan menegaskan larangan ini, MK berupaya membangun benteng preventif agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Skala Masalah: Peta Rangkap Jabatan Wamen

Pasca putusan, terungkap skala sesungguhnya dari praktik ini. Terdapat setidaknya 33 wakil menteri yang merangkap jabatan. Jika dipetakan, terlihat jelas adanya konsentrasi jabatan di beberapa BUMN strategis: