Kritik Publik sebagai Cermin Demokrasi dari Introspeksi ke Intimidasi
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Perspektif & analisis hukum.
Kritik publik adalah hak demokrasi yang seharusnya jadi introspeksi pejabat, bukan dibalas menjadi intimidasi.
Analisis pseudo-netralitas ASN: membongkar fiksi hukum yang menutupi kooptasi politik birokrasi. Kritik tajam atas desain hukum kepegawaian...
Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualit...
Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosi...
Banjir besar di Sumatera menewaskan ratusan jiwa. Kerusakan ekologis dan lambatnya respons pusat memunculkan tanya: apakah negara berlaku ad...
Optimalisasi penerimaan negara di era digital. Peran teknologi, pajak, & PNBP dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Tulisan ini menyoroti praktik pork barrel politics di Indonesia, di mana anggaran negara disalahgunakan demi kepentingan elektoral.
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan h...
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi daya beli...
Perkembangan transformasi teknologi di Indonesia masihlah menyisakan hambatan yang ekstra. Kejadian seperti pencurian data nasional dibawah...
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis