Hukum (Umum)
Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?
SelebTikTok ditipu WNA Malaysia lewat janji uang 33 ribu ringgit untuk VCS, videonya disebar tanpa izin.
Kanal Opini
Pencarian: “pers”
Opini
Perspektif & analisis hukum.
Terkini
✕ Hapus Filter
HAM & Demokrasi
Vonis Hasto dan Celah Hukum: Babak Baru Perburuan Harun Masiku
Kasus Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya judicial activism hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak terpaku pada formalitas. Hu...
Hukum (Umum)
Abuse dan Misuse of Power: Persimpangan dalam Tindak Pidana Korupsi
Literasi Hukum - Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Thomas Trikasih Lembong atau yang kerap dikenal sebagai Tom Lembong — yang m...
Perundang-undangan & Regulasi
Kenaikan UKT: Biaya Pendidikan Tinggi Mengkhianati Amanat Konstitusi
Literasi Hukum - Konstitusi Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dari...
Politik & Kebijakan Publik
Revolusi Algoritma dan Nasib Pekerja Digital
Revolusi algoritmik dalam dunia kerja digital melahirkan bentuk baru hubungan kerja yang tidak transparan dan minim perlindungan.
Politik & Kebijakan Publik
Menyoal Kembali Makna dan Batasan Korporasi sebagai "Subjek Hukum"
Menyoal kembali makna dan batasan korporasi sebagai 'subjek hukum'. Sebuah dekonstruksi filosofis tentang konsep persona ficta.
Politik & Kebijakan Publik
Pro dan Kontra Autonomous Weapon Systems Dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional
Literasi Hukum - Mengkaji pro dan kontra Autonomous Weapon Systems (AWS) dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional. Analisis ini membahas...
HAM & Demokrasi
Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu
Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.
Hukum (Umum)
Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi
Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh
Politik & Kebijakan Publik
Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara? Ancaman Baru Pemberantasan Korupsi Pasca UU No. 1 Tahun 2025
Opini ini mengkritisi revisi UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 4B yang memisahkan kekayaan BUMN dari keuangan negara.
Kirim Opini Hukum
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis
Sedang trending
#1
#2
#3
#4
#5
Janji Uang, Modus VCS: SelebTikTok Ditipu WNA Malaysia, Korban atau Ikut Salah?
1,783x dibacaRomantisme "Jalan Pintas": Menggugat Obral Amnesti dalam Perkara Korupsi
303x dibacaMengoptimalkan Kualitas dan Waktu dengan Template Dokumen Hukum
280x dibacaTenyata (tidak) Mudah Memperoleh Amnesti
250x dibacaSubjek Hukum Perdata Dan Objek Hukum Perdata
223x dibaca
Topik
Advokat
Analisis Putusan
Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)
E-Commerce & Platform Digital
Etika Profesi Hukum
Hak Kekayaan Intelektual
HAM & Demokrasi
Hubungan Diplomatik
Hukum (Umum)
Hukum Acara Pidana
Hukum Adat
Hukum Administrasi Negara
Hukum Agraria & Pertanahan
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Jaminan (Fidusia/Hak Tanggungan)
Hukum Pajak
Hukum Pangan
Hukum Perdata
Hukum Pertambangan
Hukum Pertanahan & Agraria
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Kejaksaan
Kepatuhan & Tata Kelola
Korupsi
KPK
Legal Drafting & Legislative Drafting
Media & Pers
Perlindungan Data Pribadi
Perlindungan Konsumen
Perundang-undangan & Regulasi
Politik
Politik & Kebijakan Publik
Politik Hukum
Putusan & Yurisprudensi
Reformasi Hukum
sosial
Sosiologi Hukum
Teknologi Informasi & Telekomunikasi
Teori & Filsafat Hukum
Tindak Pidana Korupsi