Opini • 01 Apr 2025

Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer

www.literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer

Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.

Opini • 27 May 2025

Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan

www.literasihukum.com/politisasi-militer-kolaborasi-tni-dan-kejaksaan

Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.

Opini • 21 Mar 2023

Pemahaman Hukum Pidana Militer: Kasus Anggota TNI Menguasai dan Menyimpan Munisi serta Bahan Peledak

www.literasihukum.com/hukum-pidana-militer-anggota-tni

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang kasus melibatkan seorang anggota Tentara Nasional Ind...

Opini • 10 Sep 2025

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

www.literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum

Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015

Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

www.literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…b) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Opini • 01 Apr 2025

Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?

www.literasihukum.com/militer-di-ruang-siber-langkah-strategis-atau-ancaman-bagi-kebebasan-digital

Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

www.literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025

…tikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Berita • 15 Jan 2025

Mabes TNI Ungkap Identitas Pensiunan Brigjen TNI yang Ditemukan di Laut Marunda

www.literasihukum.com/mabes-tni-ungkap-identitas-pensiunan-brigjen-tni-yang-ditemukan-di-laut-marunda

Jakarta, Literasihukum.com – Markas Besar (Mabes) TNI resmi mengungkap identitas jenazah purnawirawan TNI yang ditemukan mengambang di perairan Laut Marunda, Jakarta Utara, pada Jumat, 10 Januari 2025...

Opini • 30 Jan 2024

Netralitas TNI dan Polri: Mengapa TNI dan Polri tidak memilih dalam Pemilu?

www.literasihukum.com/netralitas-tni-dan-polri

Artikel ini memberikan penjelasan singkat dan jelas mengapa TNI dan Polri tidak ikut serta memilih dalam pemilu.

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

www.literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri

Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.