Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 110 dari 76 hasil · ~147ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 21 Mar 2023
Pemahaman Hukum Pidana Militer: Kasus Anggota TNI Menguasai dan Menyimpan Munisi serta Bahan Peledak
www.literasihukum.com/hukum-pidana-militer-anggota-tni
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang kasus melibatkan seorang anggota Tentara Nasional Ind...
Opini • 01 Apr 2025
Sederet Problematika Pengesahan UU TNI: Substansi dan Law Making Process hingga Hidupkan Supremasi Militer
www.literasihukum.com/sederet-problematika-pengesahan-uu-tni-substansi-dan-law-making-process-hingga-hidupkan-supremasi-militer
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Berita • 01 Jan 2026
Vonis Kasus Prada Lucky: 22 Prajurit TNI AD Dipecat dan Dipenjara
www.literasihukum.com/vonis-kasus-prada-lucky-22-prajurit-dipecat-dipenjarakan
Pengadilan Militer III-15 Kupang memvonis 22 prajurit TNI AD dalam kasus tewasnya Prada Lucky: penjara di bawah 10 tahun, dipecat, dan restitusi.
Opini • 27 May 2025
Politisasi Militer: Kolaborasi TNI dan Kejaksaan
www.literasihukum.com/politisasi-militer-kolaborasi-tni-dan-kejaksaan
Artikel ini membahas tentang kolaborasi baru antara TNI dan Kejaksaan perihal pengamanan aset dan gedung Kejaksaan yang menjadi kontroversial.
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015
Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
www.literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…b) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Opini • 10 Sep 2025
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
www.literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Opini • 01 Apr 2025
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
www.literasihukum.com/militer-di-ruang-siber-langkah-strategis-atau-ancaman-bagi-kebebasan-digital
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
Berita • 06 Jan 2026
Kejagung Jelaskan Pelibatan TNI di Pengamanan Sidang Nadiem Makarim: Berbasis Penilaian Risiko
www.literasihukum.com/kejagung-pelibatan-tni-pengamanan-sidang-nadiem-makarim-berbasis-risiko
Kejagung menegaskan pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan, khususnya di lingkungan Jampidsus, dilakukan berdasarkan penilaian risiko dan tidak hanya untuk persidangan. Dalam sidang Tipikor Jakarta, hakim sempat meminta personel TNI berges…
Opini • 24 Dec 2025
Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI
www.literasihukum.com/potensi-kembalinya-dwifungsi-abri
Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Berita • 04 Aug 2023
Korupsi Dugaan Suap Kabasarnas 2021-2023: Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer
www.literasihukum.com/kasus-suap-korupsi-kabasarnas
…berita terkini tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.