Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 5160 dari 155 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Opini • 02 May 2025
Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?
www.literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri
Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.
Berita • 08 Nov 2025
Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru
www.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022
Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...
Berita • 08 May 2024
KPU Tolak Kedudukan Hukum Jois Kambu Atas Dasar Persetujuan Partai Golkar
www.literasihukum.com/kpu-tolak-kedudukan-hukum-jois-kambu
…Jois Kambu, S.E., tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Materi Hukum • 09 Jun 2024
Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia
www.literasihukum.com/hukum-dan-tantangan-penegakan-hak-asasi-manusia
Artikel ini membahas perkembangan hukum dan tantangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Opini • 10 Sep 2025
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
www.literasihukum.com/menyoal-kewenangan-patroli-siber-tni-di-ranah-penegakan-hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Berita • 03 Jun 2024
Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres
www.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.
Berita • 15 Sep 2025
Istana Tegaskan Belum Ada Surpres Pergantian Kapolri di Tengah Isu Reformasi Polri
www.literasihukum.com/istana-tegaskan-belum-ada-surpres-pergantian-kapolri-di-tengah-isu-reformasi-polri
…pres pergantian Kapolri Listyo Sigit ke DPR. Namun, isu ini terus menguat seiring rencana reformasi Polri oleh Presiden.
Opini • 19 Feb 2023
Peninjauan Kode Etik Profesi Polri Untuk Memperbaiki Citra Buruk Kepolisian di Indonesia
www.literasihukum.com/kode-etik-polri
Literasi Hukum - Setiap profesi memiliki asosiasi, memiliki kode etik, memiliki sertifikasi, dan memiliki lisensi khusus untuk bidang profesi tertentu. Di Indonesia ada berbagai pekerjaan khusus yang...
Opini • 17 Dec 2025
Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?
www.literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.
Materi Hukum • 25 Feb 2024
Perwakilan dalam Perkara Perdata
www.literasihukum.com/perwakilan-dalam-perkara-perdata
Artikel ini membahas mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi perwakilan dalam perkara perdata. Mau tau siapa aja? yuk simak penjelasannya di bawah ini.
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.