Opini • 09 May 2023

Kepentingan Pribadi vs. Kewenangan Hukum: Apakah Boleh Menutup Jalan untuk Acara Pernikahan?

www.literasihukum.com/menutup-jalan-untuk-acara-pernikahan

Apakah Anda bingung apakah boleh menutup jalan untuk acara pernikahan atau kepentingan pribadi lainnya? Simak penjelasan mengenai dasar hukum dan persyaratan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pr...

Opini • 19 Feb 2023

Pelanggaran-Pelanggaran Administratif Bagi Perusahaan

www.literasihukum.com/pelanggaran-administratif-perusahaan

…s mengenai pelanggaran administratif di perusahaan kerap kali diperbincangkan oleh para pekerja. Pasalnya banyak pengusaha maupun perusahaan melakukan kesalahan khususnya dala...

Opini • 10 Feb 2023

6 Fakta Porter Kereta, Tanpa Keterikatan Hukum - Bersandar pada Upah Sukarela dari Penumpang Kereta

www.literasihukum.com/porter-kereta-tanpa-keterikatan-hukum

Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai 6 fakta porter kereta di Indonesia. Apa saja sih faktanya? yuk simak penjelasan berikut ini! Ditulis oleh: Framulia Aura Salwanea (Mahasiswa Fakultas...

Opini • 15 Jul 2024

Debt Collector Sewenang-wenang? Kenali Hak Anda dan Lindungi Diri dari Penagihan Ilegal!

www.literasihukum.com/debt-collector-sewenang-wenang

…utang secara sewenang-wenang oleh debt collector di Indonesia, regulasi OJK yang mengatur kerja sama dengan pihak ketiga, pentingnya surat kuasa khusus, serta imp...

Opini • 25 Feb 2024

Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

www.literasihukum.com/antisipasi-kerjasama-pemerintah-dan-badan-usaha

Artikel ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif ser...

Opini • 18 Aug 2025

Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?

www.literasihukum.com/pajak-e-commerce-menyasar-umkm-untungkan-negara-rugikan-siapa

Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.

Opini • 22 Jun 2024

Efektivitas Sistem e-court Dalam Proses Administrasi di Pengadilan

www.literasihukum.com/efektivitas-sistem-e-court-dalam-proses-administrasi-di-pengadilan

Artikel ini membahas penerapan sistem e-Court di Indonesia sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi administrasi peradilan dan peningkatan efisiensi layanan publik hukum.

Opini • 25 Jun 2024

Judicial Restraint : Menjaga Keseimbangan Kekuasaan atau Mengabaikan Keadilan?

www.literasihukum.com/judicial-restraint-menjaga-keseimbangan-kekuasaan-atau-mengabaikan-keadilan

Pengaturan judicial restraint melalui undang-undang dapat memberikan kepastian hukum dan panduan yang jelas bagi hakim, namun harus tetap fleksibel agar tidak menghambat independensi yudisial dan kema...

Opini • 13 Jul 2024

Pencatatan Perjanjian Sewa Tanah: Langkah Penting untuk Kepastian Hukum

www.literasihukum.com/pencatatan-perjanjian-sewa-tanah

Pentingnya Pencatatan Perjanjian Sewa di Kantor Pertanahan Dalam Rangka Perlindungan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Maupun Pihak Ketiga.

Opini • 26 Jan 2026

Impunitas Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan & Urgensi Ekosida

www.literasihukum.com/impunitas-korporasi-kejahatan-lingkungan-ekosida

Impunitas korporasi dalam kejahatan lingkungan, kegagalan penegakan hukum, dan urgensi ekosida sebagai reformasi hukum pidana lingkungan di Indonesia.