Menampilkan 21–30 dari 105 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Mengamankan Demokrasi: Mencegah Risiko Perubahan Konstitusi Otokratik di Indonesia
www.literasihukum.com/risiko-perubahan-konstitusi-otokratik-indonesia-studi-kasus-hungaria
Literasi Hukum - Di berbagai belahan dunia, janji demokrasi yang lahir dari runtuhnya rezim otoriter kini berada di bawah ancaman baru yang lebih subtil dan berbahaya. Ancaman ini tidak lagi datang da...
Opini
• 26 Sep 2025
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
www.literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...
Opini
• 17 Jul 2025
Penyakit Kronis Populisme: Menggerogoti Konstitusi, Meracuni Demokrasi
www.literasihukum.com/jebakan-populisme-dan-negara-hukum
Populisme adalah penyakit yang menggerogoti konstitusi & demokrasi. Kenali bahayanya sebelum negara hukum runtuh
Opini
• 29 Jul 2024
17 Tahun Aksi Kamisan : Aksi Kemanusiaan Yang Terus Menanti Datangnya Keadilan
www.literasihukum.com/17-tahun-aksi-kamisan-aksi-kemanusiaan-yang-terus-menanti-datangnya-keadilan
Artikel ini membahas perjalanan Aksi Kamisan sebagai simbol perjuangan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Opini
• 25 Mar 2024
Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?
www.literasihukum.com/pasca-pilpres-konsiderasi-berkelanjutan-utopis
Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi
Berita
• 21 Mar 2024
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?
www.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong
MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...
Opini
• 10 Jun 2023
Reinventing Kelompok Kepentingan dalam Bingkai Demokrasi Digital
www.literasihukum.com/kelompok-kepentingandemokrasidigital
Literasi Hukum - Pelajari peran penting dan tantangan kelompok kepentingan dalam demokrasi digital. Temukan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan, serta dampak...
Opini
• 19 Jun 2025
Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka: Antara Hukum, Politik, dan Etika Demokrasi
www.literasihukum.com/usulan-pemakzulan-wakil-presiden-gibran-rakabuming-raka-antara-hukum-politik-dan-etika-demokrasi
…i membahas wacana pemakzulan Gibran: ujian hukum, politik, dan etika dalam menjaga marwah demokrasi Indonesia.
Opini
• 08 Nov 2025
Hak Pilih Suku Baduy: Anomali Demokrasi antara Konstitusi dan Hukum Adat
www.literasihukum.com/hak-pilih-suku-baduy-anomali-demokrasi-antara-konstitusi-dan-hukum-adat
Kasus suku Baduy mengajarkan kita bahwa demokrasi elektoral tidak selalu hitam dan putih.
Materi Hukum
• 28 Jul 2025
Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial
www.literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024
Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...