Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Perspektif & analisis hukum.
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Bagaimana hukum memandang kasus korupsi pengadaan barang oleh pejabat publik? Analisis UU Tipikor & UU Keuangan Negara dalam studi kasus kor...
Membahas hukum penjarahan saat demonstrasi di Indonesia. Apakah tindakan ini dibenarkan? Simak analisisnya menurut Pasal 363 KUHP tentang pe...
Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.
Artikel ini menyoroti rendahnya kapasitas intelektual sebagian anggota DPR dan mengusulkan syarat minimal pendidikan S1 demi menjaga kualita...
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi
Demo buruh dan mahasiswa Agustus 2025 menelan korban jiwa, jadi alarm negara menjaga hak demokrasi rakyat.
33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan...
Analisis hukum pelanggaran HAM oleh aparat. Membedah mengapa anggota Polri pelaku pidana harus diadili di peradilan umum, bukan sekadar sida...
Membahas tentang aksi demo bulan agsutus dan polemik didalamnya mulai dari isu ditunggangi dan provokasi oleh elite politik untuk memecah be...
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis