Akibatnya? Lahirlah generasi yang meremehkan konsekuensi. Logika "berbuat dulu, mikir belakangan" makin subur karena mereka tahu ada safety net bernama meterai. "Ah, paling kalau viral tinggal minta maaf," pikir mereka. Integritas dan etika publik jadi barang murah meriah. Orang tidak lagi takut berbuat salah karena merasa punya "uang damai" seharga ceban.

Bayangkan kalau logika ini dipakai para koruptor. Setelah ketahuan nilep uang negara miliaran, mereka cukup bikin konferensi pers, nangis dikit, lalu tanda tangan di atas meterai: "Saya berjanji tidak akan korupsi lagi." Wah, KPK bisa bubar, penjara bisa kosong, dan pengadilan bisa dialihfungsikan jadi gedung resepsi pernikahan.

Tentu saja, tulisan ini bukan ajakan untuk memenjarakan semua orang yang berbuat salah. Penjara kita sudah overcapacity, Bung. Tapi, mbok ya kalau minta maaf itu yang ada effort-nya sedikit. Tunjukkan penyesalan lewat perubahan perilaku, atau minimal sanksi sosial yang mendidik. Jangan biarkan meterai menanggung beban seberat itu. Kasihan dia. Tugasnya cuma memajaki dokumen, jangan disuruh jadi hakim agung.

Jadi, wahai para calon pembuat onar, camkan ini: Meterai 10.000 memang sakti, tapi ia bukan detergen pencuci dosa. Ia cuma kertas pajak. Kalau kalian terus-terusan mengandalkan meterai buat lolos dari jerat tanggung jawab, jangan kaget kalau suatu saat nanti "Dewan Juri Netizen" tidak lagi mempan disogok kertas biru itu.

Mari kita kembalikan meterai ke jalan yang benar: di atas kuitansi jual beli tanah atau surat perjanjian utang piutang, bukan di atas harga diri yang sudah tergadai demi konten.