JAKARTA, Literasi Hukum - Pemerintah Rusia mengonfirmasi bahwa tidak ada pejabat Kremlin—termasuk Presiden Vladimir Putin—yang berencana menghadiri pertemuan pertama Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang dijadwalkan berlangsung 19 Februari 2026 di Washington, AS. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan, “Tidak ada seorang pun dari Kremlin yang merencanakan apa pun,” sambil menambahkan bahwa undangan dan proposal pertemuan tersebut masih ditelaah Kementerian Luar Negeri Rusia.

Board of Peace merupakan inisiatif yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump dan diproyeksikan sebagai forum tingkat tinggi yang juga menjadi ajang penggalangan dana untuk rekonstruksi Jalur Gaza. Sejumlah laporan menyebut pertemuan perdana ini diarahkan untuk mendorong kelanjutan implementasi agenda pascagencatan senjata sekaligus memobilisasi komitmen pendanaan pembangunan kembali Gaza.

Belarus juga absen, Rusia sebut rencana “positif” tapi perlu langkah lanjutan

Selain Rusia, Belarus juga disebut tidak akan dihadiri langsung oleh pemimpinnya. Layanan pers Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengonfirmasi bahwa meski menerima undangan, ia tidak dapat hadir pada pertemuan di Washington.

Sikap Moskow terhadap rencana perdamaian Gaza yang lebih luas cenderung bernada hati-hati. Rusia sebelumnya menyebut fokus pada penghentian pertumpahan darah dan isu kemanusiaan sebagai perkembangan yang positif, namun tetap menilai upaya lanjutan diperlukan untuk menyasar akar ketidakstabilan kawasan.

Latar: Piagam ditandatangani di Davos, pertemuan 19 Februari fokus rekonstruksi Gaza

Board of Peace dilaporkan mulai mengkonsolidasikan dukungan sejak penandatanganan piagam pada sela-sela agenda World Economic Forum di Davos pada 22 Januari 2026, dengan sejumlah negara ikut meneken dokumen pembentukan.

Di tengah dinamika itu, sejumlah negara juga menunjukkan sikap beragam: ada yang menyatakan bergabung, sementara sebagian pihak Eropa menyatakan belum akan ikut serta.