Berita • 17 Sep 2025

MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik

www.literasihukum.com/mk-putuskan-uji-formil-uu-tni-hari-ini-menilik-kembali-pertarungan-konstitusional-partisipasi-publik

…putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.

Berita • 18 Sep 2025

Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik

www.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik

…i asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...

Berita • 06 Jan 2024

JagaPemilu.com Diluncurkan

www.literasihukum.com/jagapemilucom-diluncurkan-wadah-pelaporan-pelanggaran-pemilu-2024

…rkenalkan pada Jumat (5/1/2024) di Jakarta. Tujuan utama platform ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe...

Berita • 19 Jan 2026

Komisi II DPR Pastikan RUU Pemilu Tak Ubah Mekanisme Pilpres

www.literasihukum.com/komisi-ii-dpr-pastikan-ruu-pemilu-tak-ubah-mekanisme-pilpres

…kan revisi UU Pemilu tidak mengubah mekanisme pilpres langsung, fokus pada isu teknis dan partisipasi publik.

Berita • 06 Mar 2026

Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029

www.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029

…mbahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.

Berita • 19 Mar 2024

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung

www.literasihukum.com/gubernur-jakarta-tetap-dipilih-langsung

Setelah melalui perdebatan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakya...

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

www.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Berita • 22 Sep 2025

RUU Pemilu Masuk Prolegnas 2026, Komisi II DPR Siap Bahas—Sorotan Publik Menguat

www.literasihukum.com/ruu-pemilu-prolegnas-2026

RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2026; Komisi II DPR siap bahas. Publik menuntut perbaikan sistem dan akuntabilitas pasca demo.

Berita • 20 Jul 2025

Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR

www.literasihukum.com/dpr-tunda-rkuhap-di-tengah-kritik

Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

www.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.