Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri · No. 68 · Tahun 2021

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

www.literasihukum.com/peraturan/14484/tindak-lanjut-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-91puu-xviii2020-atas-pengujian-formil-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

www.literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 94 · Tahun 2025

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puu Tamboli

www.literasihukum.com/peraturan/4670/penetapan-dan-penegasan-batas-desa-puu-tamboli

…(Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 94 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puu Tamboli

Berita • 25 Jul 2025

Pimpinan DPR Terima Kajian Komisi III soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Hakim MK

www.literasihukum.com/pimpinan-dpr-terima-kajian-komisi-iii-soal-dugaan-penyalahgunaan-wewenang-hakim-mk

…R menerima surat Komisi III berisi kajian dugaan penyalahgunaan wewenang hakim MK terkait putusan pemilu nasional dan lokal terpisah. Dokumen itu berpotensi menjadi dasar evaluasi terhadap...

Opini • 11 Apr 2025

Landasan Hukum Pemerintah Pengesahan Kilat Amandemen UU TNI di Tahun 2025

www.literasihukum.com/landasan-hukum-pemerintah-pengesahan-kilat-amandemen-uu-tni-di-tahun-2025

Artikel ini menjelaskan opini dugaan dasar hukum pemerintah dapat mengesahkan RUU amandemen TNI di tahun 2025 secara kilat.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Babak Baru Demokrasi Indonesia: Analisis Lengkap Putusan MK yang Meruntuhkan Ambang Batas Presidensial

www.literasihukum.com/mk-hapus-ambang-batas-presidensial-analisis-putusan-62-puu-xxii-2024

Literasi Hukum - Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) secara mengejutkan menghapuskan rezim ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang telah kokoh berdiri selam...

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 135 · Tahun 2014 • 09 Sep 2014

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2013

www.literasihukum.com/peraturan/9778/penjabaran-pertanggungjawaban-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-daerah-tahun-anggaran-2013

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Tahun Anggaran 2013

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 135 · Tahun 2024

Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan

www.literasihukum.com/peraturan/9096/kabupaten-maros-di-provinsi-sulawesi-selatan

Undang-undang (UU) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 135 · Tahun 2024

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/15179/tunjangan-kinerja-pegawai-di-lingkungan-sekretariat-jenderal-dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 135 · Tahun 2021 • 06 Sep 2021

PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRA

www.literasihukum.com/peraturan/4687/peran-desa-dalam-penurunan-stunting-terintegra

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 135 Tahun 2021 tentang PERAN DESA DALAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRA