Menampilkan 1–10 dari 108 hasil
· ~101ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 15 Feb 2024
Hindari Pelanggaran Pemilu! Kenali 12 Tindakan Terlarang dalam Pemilu 2024
www.literasihukum.com/jenis-pelanggaran-pemilu-indonesia
Berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana dalam Pemilihan Umum diuraikan dalam artikel ini
Opini
• 08 Nov 2025
Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan
www.literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu
…ni membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Kamus Hukum
Tindak pidana tindak pidana pemilu
www.literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu
Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…
Opini
• 17 Feb 2025
Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi
www.literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi
Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.
Opini
• 16 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
www.literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada
…alam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu
Opini
• 15 Sep 2024
Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
www.literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah
…menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...
Berita
• 06 Mar 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas, Ini Risiko Besar Menjelang Pemilu 2029
www.literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-belum-dibahas-risiko-menjelang-pemilu-2029
Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu. Pembahasan yang terlambat dinilai berisiko mengganggu kesiapan Pemilu 2029 dan mempersempit partisipasi publik.
Opini
• 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
www.literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
…elaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2018
• 02 Apr 2018
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
www.literasihukum.com/peraturan/10743/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-maros-nomor-25-tahun-2016-tentang-petunjuk-pelaksanaan-peraturan-daerah-nomor-4-tahun-2015-tentang-pelaksanaan-pemilihan-kepala-desa-secara-serentak
…NAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
Opini
• 30 May 2023
2 Sistem Pemilu Proporsional: Terbuka vs Tertutup
www.literasihukum.com/sistem-pemilu-proporsional
Literasi Hukum - Pertimbangan mendalam tentang Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia. Analisis kelebihan, kekurangan, dan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial review. Baca a...
Pasang Iklan