Opini • 19 Jul 2025

Memurnikan Kembali Kedaulatan, Penalaran di Balik Putusan MK tentang Desain Pemilu

www.literasihukum.com/memurnikan-kembali-kedaulatan-penalaran-di-balik-putusan-mk-tentang-desain-pemilu

Analisis putusan MK yang merombak desain pemilu. Sebuah terapi konstitusional untuk memurnikan kedaulatan rakyat dari patologi sistemik.

Opini • 18 Aug 2025

Pajak E-commerce Menyasar UMKM: Untungkan Negara, Rugikan Siapa?

www.literasihukum.com/pajak-e-commerce-menyasar-umkm-untungkan-negara-rugikan-siapa

Pajak e-commerce wajibkan UMKM bayar PPh 0,5% dari omzet. Kebijakan ini memperluas basis pajak negara, tapi berpotensi menambah beban administratif.

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

www.literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Opini • 03 Sep 2025

33 Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Putusan MK Jadi Pukulan Balik?

www.literasihukum.com/33-wakil-menteri-rangkap-jabatan-putusan-mk-jadi-pukulan-balik

33 Wamen ketahuan rangkap jabatan, MK turun tangan. Putusan ini bisa jadi momentum bersih-bersih, atau malah kompromi politik berkepanjangan.

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

www.literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Opini • 17 Dec 2025

Perpol 10 Tahun 2025: Kebijakan Administratif atau Masalah Konstitusional?

www.literasihukum.com/perpol-10-tahun-2025-kebijakan-administratif-atau-masalah-konstitusional-1765870521

…25 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstitusi.

Opini • 12 Jul 2025

Jika Tom Lembong Dipidana, Siapa Lagi Berani Jadi Pejabat?

www.literasihukum.com/kebijakan-tom-lembong-bukan-pidana

Sebuah analisis hukum pidana yang tajam mengenai tuduhan korupsi terhadap Tom Lembong. Tulisan ini membedah tuntas mengapa diskresi kebijakan seorang pejabat tidak bisa serta-merta dianggap sebagai ke...

Opini • 09 Jan 2026

Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?

www.literasihukum.com/pemangkasan-produksi-tambang-upaya-menjaga-harga-atau-risiko-baru

Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.

Opini • 05 Jan 2026

Membedah Peta Jalan Swasembada Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

www.literasihukum.com/membedah-peta-jalan-swasembada-pangan-pemerintahan-prabowo-gibran

Bedah peta jalan swasembada pangan Prabowo-Gibran: dari beras, gula, hingga Makan Bergizi Gratis demi kedaulatan nasional.

Opini • 08 Aug 2025

Wamen Rangkap Jabatan, Siapa Peduli ?

www.literasihukum.com/wamen-rangkap-jabatan-siapa-peduli

Artikel ini membahas bahwa MK telah menegaskan pada putusan MK tentang larangan rangkap jabatan bagi Wamen, namun fakta di lapangan berbeda.