Menampilkan 41–50 dari 57 hasil
· ~38ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 14 Jan 2025
KPK Sita Rp 476,9 Miliar dari Gratifikasi Tambang Batubara di Kutai Kartanegara
www.literasihukum.com/kpk-sita-rp-4769-miliar-dari-gratifikasi-tambang-batubara-di-kutai-kartanegara
literasihukum.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dana mencapai Rp 476,9 miliar yang diduga berasal dari tindak pidana gratifikasi atas produksi batubara di Kabupaten Kutai Karta...
Opini
• 03 Feb 2025
Perkembangan Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia
www.literasihukum.com/perkembangan-hukum-pidana-dan-kebijakan-hukum-pidana-di-indonesia
Perkembangan hukum pidana di Indonesia mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan baru, tetapi reformasi progresif masih diperlukan
Opini
• 01 Apr 2025
Militer di Ruang Siber: Langkah Strategis atau Ancaman bagi Kebebasan Digital?
www.literasihukum.com/militer-di-ruang-siber-langkah-strategis-atau-ancaman-bagi-kebebasan-digital
Kewenangan TNI di dunia siber menimbulkan pro-kontra. Jika tidak diatur jelas, bisa memicu tumpang tindih kewenangan dan mengancam kebebasan digital.
Opini
• 28 Mar 2025
Penegakan Hukum Yurisdiksi Negara dalam Tindak Pidana Peretasan
www.literasihukum.com/hukum-yurisdiksi-negara-pidana-peretasan
Artikel ini membahas prinsip-prinsip dalam penentuan yurisdiksi tindak pidana, penegakan hukum, serta kebijakan hukum terhadap pelaksanaan hukum siber
Opini
• 14 May 2025
Lemahnya Pemberantasan Pencucian Uang
www.literasihukum.com/lemahnya-pemberantasan-pencucian-uang
Lemahnya kapasitas dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Berita
• 29 Sep 2025
KPK Ungkap Skema 'Juru Simpan' Bertingkat dalam Korupsi Kuota Haji
www.literasihukum.com/kpk-ungkap-skema-juru-simpan-bertingkat-dalam-korupsi-kuota-haji
KPK ungkap skema 'juru simpan' bertingkat dalam korupsi kuota haji. Libatkan oknum dari biro haji hingga level tertinggi di Kemenag.
Opini
• 19 Aug 2025
Komparasi Regulasi Abortus Provocatus Medicinalis pada Negara Common Law dan Civil Law
www.literasihukum.com/komparasi-regulasi-abortus-provocatus-medicinalis-pada-negara-common-law-dan-civil-law
Apa Itu Abortus Provocatus Medicinalis Kedaruratan? Literasi Hukum - Dalam hukum positif di Indonesia, tindakan pengguguran kandungan (aborsi) pada sejumlah kasus tertentu dibenarkan apabila merupaka...
Opini
• 14 Aug 2025
Bansos Bermasalah: Antara Niat Baik dan Tata Kelola yang Gagal
www.literasihukum.com/bansos-bermasalah-antara-niat-baik-dan-tata-kelola-yang-gagal
Bansos di Indonesia bermasalah karena tata kelola dan penyalahgunaan. Teknologi dan pemberdayaan perlu diperkuat.
Opini
• 26 Sep 2025
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia
www.literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan
Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...
Opini
• 04 Sep 2025
Memiskinkan Koruptor Tak Perlu Tunggu DPR: Mengapa Perppu Perampasan Aset Harus Segera Terbit
www.literasihukum.com/memiskinkan-koruptor-tak-perlu-tunggu-dpr-mengapa-perppu-perampasan-aset-harus-segera-terbit
Urgensi Perppu Perampasan Aset sebagai payung hukum dan Langkah Cepat Pemberantasan Korupsi