Materi Hukum • 17 Mar 2024

UU Cipta Kerja dan 4 Kemudahan Perizinan Berusaha di Indonesia

www.literasihukum.com/kemudahan-perizinan-berusaha-di-indonesia

Artikel ini membahas tentang bagaimana UU cipta kerja memberikan kemudahan perizinan berusaha di Indonesia.

Berita • 16 Jan 2025

Stop Koin Jagat Jika Berpotensi Merusak Fasilitas Umum

www.literasihukum.com/stop-koin-jagat-jika-berpotensi-merusak-fasilitas-umum

Kontroversi permainan Koin Jagat kian memanas, menimbulkan kerusakan fasilitas umum di berbagai lokasi. Pakar menyerukan penghentian aplikasi untuk mencegah konflik dan dampak negatif lainnya.

Opini • 06 Jun 2025

Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam

www.literasihukum.com/raja-ampat-tambang-nikel-dan-krisis-etika-lingkungan-ketika-negara-gagal-menjadi-penjaga-alam

Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap

Opini • 26 Sep 2025

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 Gerbang Baru Keadilan Lingkungan di Indonesia

www.literasihukum.com/putusan-mk-anti-slapp-lindungi-aktivis-lingkungan

Putusan MK No. 119/PUU-XXIII/2025 menjadi harapan baru bagi aktivis lingkungan di Indonesia. Putusan ini memperkuat mekanisme Anti-SLAPP untuk mencegah kriminalisasi pembela lingkungan yang menyuaraka...

Berita • 15 May 2024

Bawaslu dan Pihak Terkait Benarkan Perolehan Suara KPU di Cilincing, Partai Demokrat Tetap Gagal Raih Kursi ke-9 DPRD DKI Jakarta 2

www.literasihukum.com/demokrat-gagal-raih-kursi-dprd-dki-jakarta

Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan keberatan.

Opini • 17 Feb 2025

Risiko Cacat Hukum dalam Pelantikan Kepala Daerah Sebelum Sengketa Pilkada Usai di Mahkamah Konstitusi

www.literasihukum.com/risiko-cacat-hukum-dalam-pelantikan-kepala-daerah-sebelum-sengketa-pilkada-usai-di-mahkamah-konstitusi

Pelantikan kepala daerah sebelum sengketa Pilkada selesai di MK berisiko cacat hukum. Keputusan harus sesuai Putusan MK untuk menjaga legitimasi.

Berita • 07 May 2024

MK Gelar Sidang Lanjutan PHPU DPRD Intan Jaya, KPU Nyatakan Suara Pemohon Nol

www.literasihukum.com/mk-gelar-sidang-lanjutan-phpu-dprd-intan-jaya-kpu-nyatakan-suara-pemohon-nol

…alil pemohon soal penghilangan suara, Bawaslu sebut perolehan suara pemohon berdasarkan D-Hasil adalah nol.

Berita • 06 May 2024

Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK

www.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran

Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.

Berita • 23 Mar 2024

Hari Kedua Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu 2024: Baru 8 Pendaftar, Puncak Diprediksi di Hari Terakhir

www.literasihukum.com/sengketa-hasil-pemilu

Masuk ke hari kedua masa pendaftaran sengketa hasil pemilu legislatif, belum terdapat satu pun partai yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.

Opini • 25 Mar 2024

Pasca Pilpres 2024: Konsiderasi Berkelanjutan yang Utopis untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045?

www.literasihukum.com/pasca-pilpres-konsiderasi-berkelanjutan-utopis

Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 dan hasil rilis hitung cepat yang menuai kontroversi