Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Menampilkan 3140 dari 40 hasil · ~22ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 12 Feb 2024
Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024
www.literasihukum.com/dirty-vote-kecurangan-pemilu-2024
Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...
Berita • 20 Jan 2026
MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional
www.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional
…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.
Berita • 19 Jan 2026
Kantor DJP Digeledah KPK, Menkeu Purbaya Minta Publik Ikuti Proses Hukum
www.literasihukum.com/kantor-djp-digeledah-kpk-menkeu-purbaya-minta-publik-ikuti-proses-hukum
…PK geledah kantor DJP terkait dugaan suap pajak, Menkeu Purbaya minta publik ikuti proses hukum dan DJP siap kooperatif.
Berita • 06 May 2024
Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK
www.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran
Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.
Berita • 16 Jan 2026
UGM Kukuhkan Zainal Arifin Mochtar sebagai Guru Besar Hukum, JK hingga Anies Baswedan Hadir
www.literasihukum.com/ugm-kukuhkan-zainal-arifin-mochtar-sebagai-guru-besar-hukum-jk-hingga-anies-baswedan-hadir
…ainal Arifin Mochtar yang akrab disapa Uceng resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) di Balai Senat, Gedung Pusat UGM, Kamis (15/1/2026).
Berita • 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
www.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
…an 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Berita • 19 Jan 2026
Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan
www.literasihukum.com/kuasa-hukum-adly-fairuz-bantah-pengakuan-jenderal-di-kasus-penipuan
Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.
Berita • 06 Jan 2026
KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain
www.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana
…gatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.
Berita • 02 Mar 2026
MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor
www.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor
MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.
Berita • 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
www.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.