Pemerintah dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Ini disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun, sifatnya agak berbeda dengan pengaturan dalam hukum perdata dan pidana.

Hukum Administrasi Negara ("HAN") merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan administrasi negara.

Artikel ini membahas korelasi Keadaan Darurat Negara dengan Perpu sebagai produk hukum yang lahir dari kegentingan yang mendesak.

Artikel ini akan menganalisis posisi konstitusi Indonesia terhadap ateisme mengingat konstitusi Indonesia sangat kental dengan nilai religius.

Membedah konsep Hak Asasi Manusia (HAM) melalui perspektif Teori Kontrak Sosial. Artikel ini mengeksplorasi kritik terhadap paradigma tanggung jawab negara dan implikasinya terhadap keadilan sosial.

Artikel ini membahas KTUN fiktif positif, perluasan makna objek sengketa KTUN, keabsahan penetapan KTUN, serta penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan

Negara boleh salah tanpa merasa bersalah? Artikel ini mengulas impunitas normatif, krisis akuntabilitas hukum, dan pertanggungjawaban negara dalam negara hukum.