Menampilkan 121–130 dari 173 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Materi Hukum
• 04 Sep 2024
Rangkaian Kata Bohong dan Tipu Muslihat Dalam Suatu Tindak Pidana Penipuan
www.literasihukum.com/rangkaian-kata-bohong-dan-tipu-muslihat-dalam-suatu-tindak-pidana-penipuan
Artikel ini membahas tentang Definsi dan Penjelasan Singkat dari Suatu Tindak Pidana Penipuan.
Materi Hukum
• 28 May 2024
Eksepsi Error in Objecto Dalam Perkara Perdata: Analisis Putusan MA RI Nomor 4846 K/Pdt/2023
www.literasihukum.com/eksepsi-error-in-objecto-dalam-perkara-perdata
Artikel ini membahas mengenai penerapan eksepsi error in objecto pada perkara perdata.
Materi Hukum
• 26 Apr 2024
Asas Ne Bis In Idem: Benteng Kepastian Hukum dan Keadilan
www.literasihukum.com/asas-ne-bis-in-idem-kepastian-hukum-dan-keadilan
Artikel ini akan mengupas secara komprehensif mengenai asas ne bis in idem, mulai dari landasan filosofisnya, ruang lingkup penerapan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, hingga pengecualian yang mungk...
Materi Hukum
• 02 Mar 2024
Memahami 3 Aspek Penting Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana
www.literasihukum.com/memahami-penyelidikan-dalam-hukum-acara-pidana
Artikel ini membahas pengertian penyelidikan, kewenangan dan kewajiban penyelidik, dan jenis-jenis tindakan penyelidikan. Yuk simak pembahasannya di artikel berikut ini.
Materi Hukum
• 10 Mar 2024
Upaya Hukum Derden Verzet Terhadap Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa
www.literasihukum.com/upaya-hukum-derden-verzet-terhadap-tanah
Pahami langkah-langkah dan dasar hukum upaya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap tanah yang disengketakan. Pelajari cara melindungi hak atas tanah Anda dengan informasi lengkap di sini.
Berita
• 17 Mar 2024
MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri
www.literasihukum.com/caleg-kini-bisa-gugat-hasil-pemilu-sendiri-ke-mk
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.
Berita
• 21 Jan 2026
Guru Honorer di Muaro Jambi Jadi Tersangka usai Razia Rambut Siswa, Polda–Kejaksaan Dorong Restorative Justice
www.literasihukum.com/guru-honorer-di-muaro-jambi-jadi-tersangka-usai-razia-rambut-siswa-polda-kejaksaan-dorong-restorative-justice
Guru honorer di Muaro Jambi jadi tersangka usai razia rambut siswa, Polda dan Kejaksaan dorong penyelesaian lewat restorative justice untuk kasus
Berita
• 11 Jun 2024
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik Lebih dari Tiga Kali Lipat, Pertanda Apa?
www.literasihukum.com/sengketa-pileg-yang-dikabulkan-mk-2024-naik
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan 44 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan berbagai perintah, termasuk penyandingan suara, penghitungan ulang surat suara, dan pemungutan sua...
Berita
• 16 Sep 2025
RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi
www.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi
RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.
Materi Hukum
• 12 Feb 2024
Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia
www.literasihukum.com/open-legal-policy-dalam-putusan-mk
Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.