Mahfud MD: Jabatan Sipil Polri Wajib Diatur UU, Bukan Perpol
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian h...
Perspektif & analisis hukum.
Mahfud MD tegaskan penempatan anggota Polri di jabatan sipil wajib diatur Undang-Undang, bukan Perpol, demi menjaga hierarki dan kepastian h...
Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat...
Perpol 10 Tahun 2025 sah secara formal, tetapi berpotensi inkonstitusional jika bertentangan dengan putusan MK dan prinsip supremasi konstit...
Menyoal Kewenangan Patroli Siber TNI di Ranah Penegakan Hukum
Artikel ini secara singkat akan membahas mengenai problematika dalam pengesahan UU TNI mulai dari aspek formil, hingga aspek substansi.
Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer...
Tuangkan analisis hukum Anda. Tulisan terpilih akan dibaca oleh ribuan praktisi & akademisi.
Mulai Menulis