Berita • 22 Sep 2025

KPK Periksa Lagi Bupati Pati Sudewo Terkait Korupsi Proyek Kereta Api

www.literasihukum.com/kpk-periksa-bupati-pati-sudewo-kasus-djka

Bupati Pati Sudewo kembali diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi DJKA Kemenhub. Pemeriksaan diduga mendalami kaitan uang Rp3 Miliar yang pernah disita

Berita • 20 Jan 2026

KPK OTT Bupati Pati Sudewo Terkait Dugaan Korupsi

www.literasihukum.com/kpk-ott-bupati-pati-sudewo-terkait-dugaan-korupsi

…ati Sudewo dalam OTT terkait dugaan korupsi. Saat ini diperiksa intensif di Polres Kudus. Status hukum akan ditentukan.

Berita • 22 Aug 2025

Korupsi Proyek Kereta Api, KPK Periksa Bupati Pati Sudewo Hari Ini

www.literasihukum.com/kpk-periksa-bupati-pati-sudewo-kasus-korupsi-kereta-api

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkung...

Berita • 21 Jan 2026

KPK Ungkap Uang Pemerasan Bupati Pati Disimpan dalam Karung, Diikat Karet

www.literasihukum.com/kpk-ungkap-uang-pemerasan-bupati-pati-disimpan-dalam-karung-diikat-karet

…merasan pengisian perangkat desa di Pati disimpan dalam karung dan sebagian diikat karet. Sudewo dan tiga kades ditahan.

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 22 · Tahun 2008

Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

www.literasihukum.com/peraturan/16263/pedoman-teknis-pengadaan-pendaftaran-penetapan-status-penghunian-pengalihan-status-dan-pengalihan-hak-atas-rumah-negara

…mahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 6 · Tahun 2025

Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

www.literasihukum.com/peraturan/14757/tata-cara-penegasan-status-kewarganegaraan-republik-indonesia-bagi-warga-negara-indonesia-di-luar-wilayah-negara-kesatuan-republik-indonesia

Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

www.literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

www.literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan

www.literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2005

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH

www.literasihukum.com/peraturan/13440/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-bantaeng-nomor-11-tahun-2005-tentang-perubahan-status-hukum-barang-daerah

…ang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH