Opini • 21 Jan 2026

Korupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji

www.literasihukum.com/kuota-haji-mengantar-eks-menag-ri-masuk-bui

Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.

Berita • 12 Jan 2026

Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK

www.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

Berita • 18 Mar 2026

KPK Tahan Gus Alex Terkait Korupsi Kuota Haji, Usai Periksa Intensif

www.literasihukum.com/kpk-tahan-gus-alex-terkait-korupsi-kuota-haji-usai-periksa-intensif

…taf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, terkait dugaan korupsi kuota haji. Penahanan ini memperdalam

Berita • 12 Jan 2026

KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kuota Haji 2024, Kerugian Negara Masih Dihitung BPK

www.literasihukum.com/kpk-tetapkan-yaqut-tersangka-kuota-haji-2024

KPK menetapkan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. BPK masih menghitung kerugian negara, KPK klaim bukti sudah kuat.

Peraturan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji · No. 1 · Tahun 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji

www.literasihukum.com/peraturan/14271/perubahan-kedua-atas-peraturan-badan-pengelola-keuangan-haji-nomor-1-tahun-2020-tentang-tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-badan-pengelola-keuangan-haji

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keua…

Peraturan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji · No. 4 · Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji

www.literasihukum.com/peraturan/14199/perubahan-atas-peraturan-badan-pengelola-keuangan-haji-nomor-1-tahun-2020-tentang-tata-cara-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-lingkungan-badan-pengelola-keuangan-haji

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan H…

Berita • 30 Jan 2026

KPK Periksa Yaqut Cholil Qoumas Terkait Korupsi Kuota Haji 2023-2024

www.literasihukum.com/kpk-periksa-yaqut-cholil-qoumas-terkait-korupsi-kuota-haji-2023-2024

KPK jadwalkan pemeriksaan Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Audit kerugian negara oleh BPK jadi fokus.

Berita • 22 Sep 2025

KPK Telusuri Travel Penerima Kuota Haji Tambahan, Soroti Pembagian Tak Merata

www.literasihukum.com/kpk-kuota-haji-tambahan-travel

KPK telusuri travel penerima kuota haji tambahan; soroti pembagian tak merata dan potensi kerugian negara.

Berita • 16 Sep 2025

KPK Dalami Proses Penerbitan SK Menteri Agama Terkait Kuota Haji Tambahan: Fokus pada Dugaan Penyelewengan Alokasi

www.literasihukum.com/kpk-dalami-proses-penerbitan-sk-menteri-agama-terkait-kuota-haji-tambahan-fokus-pada-dugaan-penyelewengan-alokasi

…selisik penerbitan SK Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Penyelewengan alokasi 50:50 diduga langgar UU.

Peraturan Peraturan Badan Penyelenggara Haji · No. 2 · Tahun 2025

Logo dan Penggunaan Logo pada Badan Penyelenggara Haji

www.literasihukum.com/peraturan/11601/logo-dan-penggunaan-logo-pada-badan-penyelenggara-haji

Peraturan Badan Penyelenggara Haji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Logo dan Penggunaan Logo pada Badan Penyelenggara Haji