Opini • 09 Jan 2026

Pemangkasan Produksi Tambang: Upaya Menjaga Harga atau Risiko Baru?

www.literasihukum.com/pemangkasan-produksi-tambang-upaya-menjaga-harga-atau-risiko-baru

Analisis kritis pemangkasan produksi tambang sebagai strategi menjaga harga dan implikasi hukum serta ekonomi bagi sektor pertambangan nasional.

Opini • 06 Apr 2024

White Collar Crime : Korupsi dan Money Laundry dalam Penegakan Hukum yang Tegas dan Berkeadilan Kasus Korupsi Tambang Timah 271 Triliun

www.literasihukum.com/white-collar-crime-korupsi-dan-money-laundry

Tindak Korupsi Tambang Timah yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial ekonomi tinggi

Kamus Hukum

Pengawasan tambang

www.literasihukum.com/kamus-hukum/2220/pengawasan-tambang

Pengawasan tambang Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan tambang. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan tambang: Pengawasan dilakukan untuk memastikan tindakan pemerintah tetap sah,…

Opini • 06 Jun 2025

Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam

www.literasihukum.com/raja-ampat-tambang-nikel-dan-krisis-etika-lingkungan-ketika-negara-gagal-menjadi-penjaga-alam

Esai ini mengkritik rencana tambang nikel di Raja Ampat sebagai bukti kegagalan negara menjaga lingkungan dan menjalankan hukum. Negara abai terhadap

Opini • 12 Jan 2026

Tambang, Pajak, dan Negara yang Terluka oleh Penggelapan

www.literasihukum.com/hukum-pajak-pertambangan

Kasus suap pajak tambang ungkap celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang merugikan negara serta merusak kepercayaan publik.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 69 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

www.literasihukum.com/peraturan/16808/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-tambang-timah-di-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 52 · Tahun 2024 • 17 Apr 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

www.literasihukum.com/peraturan/16509/tunjangan-jabatan-fungsional-inspektur-tambang

…ran Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 32 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang

www.literasihukum.com/peraturan/8395/perubahan-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-20-tahun-2025-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-impor-bahan-kimia-bahan-berbahaya-dan-bahan-tambang

…Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 20 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

www.literasihukum.com/peraturan/14366/kebijakan-dan-pengaturan-impor-bahan-kimia-bahan-berbahaya-dan-bahan-tambang

…Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 53 · Tahun 1958 • 21 Jun 2026

Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

www.literasihukum.com/peraturan/16541/penetapan-bagian-ibw-xiii-perusahaan-negara-tambang-timah-bangka-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-dinas-1955

…g-undang (UU) Nomor 53 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I.B.W. XIII (Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955