Menampilkan 1–10 dari 12 hasil
· ~7ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 16 Jan 2025
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur Diperiksa KPK, Jubir MK Tegaskan Tak Berkaitan dengan Lembaganya
www.literasihukum.com/hakim-konstitusi-ridwan-mansyur-diperiksa-kpk-jubir-mk-tegaskan-tak-berkaitan-dengan-lembaganya
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di Mahkamah Agung. Jubir MK memastikan pemeriksaan ini tidak berkaitan dengan MK atau perkara yang ditanganinya.
Berita
• 16 Jan 2025
KPK Periksa Hakim MK Ridwan Mansyur Terkait Kasus Dugaan Korupsi Hasbi Hasan
www.literasihukum.com/kpk-periksa-hakim-mk-ridwan-mansyur-terkait-kasus-dugaan-korupsi-hasbi-hasan
KPK memeriksa Hakim MK Ridwan Mansyur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan. Baca selengkapnya di sini.
Berita
• 24 Sep 2025
Mediasi Buntu, Kasus Tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Terus Bergulir
www.literasihukum.com/kasus-dna-ridwan-kamil-lisa-mariana-lanjut
Ridwan Kamil dan Lisa Mariana absen dari mediasi di Bareskrim. Dengan hasil tes DNA yang membantah klaim Lisa, kasus pencemaran nama baik ini dipastikan berlanjut
Berita
• 30 Sep 2025
Bareskrim Segera Gelar Perkara Kasus Ridwan Kamil vs Lisa Mariana, Mediasi Gagal
www.literasihukum.com/bareskrim-segera-gelar-perkara-kasus-ridwan-kamil-vs-lisa-mariana-mediasi-gagal
Bareskrim Polri akan gelar perkara kasus Ridwan Kamil vs Lisa Mariana pekan ini usai mediasi gagal. Tes DNA jadi sorotan utama.
Berita
• 17 Sep 2025
MK Tolak PHPU Gubernur Papua: Dalil Anomali DPT 100% Dianggap Salah Paham Konsep Data Pemilih
www.literasihukum.com/mk-tolak-phpu-gubernur-papua-dalil-anomali-dpt-100-dianggap-salah-paham-konsep-data-pemilih
MK tolak gugatan Pilgub Papua. Dalil anomali pengguna hak pilih melebihi 100% DPT dinilai tak terbukti dan merupakan kekeliruan dalam memahami data pemilih.
Berita
• 12 Jan 2026
Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan
www.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025
Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.
Berita
• 16 Jan 2025
MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua
www.literasihukum.com/mk-periksa-30-sidang-sengketa-pilkada-serentak-2024-7-perkara-berasal-dari-papua
Mahkamah Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Berita
• 20 Aug 2025
DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Hakim MK Pengganti Arief Hidayat
www.literasihukum.com/dpr-gelar-fit-and-proper-test-calon-hakim-mk-pengganti-arief-hidayat
JAKARTA, Literasi Hukum – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar fit and proper test untuk calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat pada Rabu (20/8/2025). Pergantian ini dilakukan...
Berita
• 18 Sep 2025
Tolak Uji Formil UU BUMN, MK Minta Pembentuk UU Utamakan Masukan Publik
www.literasihukum.com/tolak-uji-formil-uu-bumn-mk-minta-pembentuk-uu-utamakan-masukan-publik
MK menolak uji formil UU 1/2025 tentang BUMN. MK menilai asas keterbukaan dan meaningful participation terpenuhi, sembari mendorong agar masukan publik diprioritaskan; empat hakim menyatakan dissentin...
Berita
• 12 Jan 2026
Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK
www.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti
Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.
Pasang Iklan