Berita • 08 Jan 2024

Haris Azhar & Fatia Bebas dalam Kasus "Lord Luhut"

www.literasihukum.com/pengadilan-bebaskan-haris-azhar-fatia-dalam-kasus-lord-luhut

Literasi Hukum - Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar, dan aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, dibebaskan dari kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman da...

Berita • 24 Dec 2024

Rencana Amnesti untuk Koruptor Tunggu Arahan Presiden

www.literasihukum.com/rencana-amnesti-untuk-koruptor-tunggu-arahan-presiden

…abowo Subianto terkait rencana pemberian amnesti kepada pelaku korupsi. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegask...

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

www.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

…UHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 27 Mar 2024

11 Tindak Kecurangan Pemilu 2024 Dibongkar Tim Hukum AMIN di MK! Bukti Manipulasi Pemerintah Terungkap?

www.literasihukum.com/tim-hukum-amin-di-mk

…r telah menyoroti 11 tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip...

Berita • 15 May 2024

Status Erick Hendrawan Septian Putra Jadi Perdebatan di MKRI: Antara Pelanggaran Pemilu dan Kewenangan KPU

www.literasihukum.com/status-erick-hendrawan-septian-putra

Tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk ke Termohon mengenai status Erick Hendrawan Septian Putra

Berita • 06 May 2024

KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah

www.literasihukum.com/sidang-mk-kecurangan-pemilu-papua-tengah

Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

www.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Berita • 06 May 2024

Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK

www.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran

…kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.

Berita • 06 Jan 2024

JagaPemilu.com Diluncurkan

www.literasihukum.com/jagapemilucom-diluncurkan-wadah-pelaporan-pelanggaran-pemilu-2024

JagaPemilu.com, sebuah platform pelaporan pelanggaran pemilu, secara resmi diperkenalkan pada Jumat (5/1/2024) di Jakarta. Tujuan utama platform ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe...

Berita • 16 May 2024

KPU Bantah Gugatan PDI-P Terkait Hasil Pemilu 2024 di Sulawesi Tengah

www.literasihukum.com/kpu-bantah-gugatan-pdi-p-2024

…a gugatan PDI-P terkait hasil pemilu di Sulawesi Tengah lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.