Opini • 04 Jan 2026

Negara Tanpa Malu: Maladministrasi sebagai Delik Kekuasaan

www.literasihukum.com/negara-tanpa-malu-maladministrasi-sebagai-delik-kekuasaan

Negara tanpa malu menyoroti maladministrasi publik sebagai delik kekuasaan yang dinormalisasi, menggerus martabat hukum, hak warga, & kualitas pelayanan publik

Kamus Hukum

Maladministrasi

www.literasihukum.com/kamus-hukum/869/maladministrasi

Maladministrasi Perilaku atau tindakan administrasi yang menyimpang dari standar pelayanan, prosedur, atau melanggar hukum sehingga merugikan masyarakat. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas maladministrasi melalui mekanisme y…

Kamus Hukum

Ombudsman

www.literasihukum.com/kamus-hukum/167/ombudsman

Ombudsman Lembaga pengawas pelayanan publik yang menerima dan menindaklanjuti laporan maladministrasi. Contoh: Pihak yang dirugikan mengajukan upaya atas ombudsman melalui mekanisme yang tersedia. Hukum Administrasi Negara Rujukan umum: AUP…

Opini • 14 Feb 2023

Pengembangan Kreativitas Diri Anti Plagiarisme

www.literasihukum.com/anti-plagiarisme

Artikel ini membahas mengenai pengembangan diri anti plagiarisme yang membahas apa itu plagiarisme dan bagaimana cara menghidarinya.

Materi Hukum • 09 Feb 2024

Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!

www.literasihukum.com/putusan-dkpp-batalkan-penetapan-cawapres

Artikel ini mengulas fungsi, wewenang, serta implikasi putusan DKPP dalam konteks kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil pr...

Opini • 02 May 2025

Wacana Revisi Undang-Undang Polri dan Bagaimana Arah Kebebasan Ruang Digital Ke Depan?

www.literasihukum.com/wacana-revisi-undang-undang-polri

Mencuatnya wacana revisi Undang-Undang Polri yang tengah bergulir saat ini dipandang akan mempengaruhi iklim kebebasan berekspresi di ruang digital.

Berita • 25 Jul 2025

Komisi III DPR Kunjungi Polda NTT, Bahas Dukungan dan Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis

www.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-bahas-mbg-dengan-polda-ntt

KUPANG, Literasi Hukum — Rombongan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) pada Jumat (25/7). Delegasi yang dipimpin Wa...

Opini • 08 Oct 2025

Menyoal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

www.literasihukum.com/menyoal-undang-undang-nomor-28-tahun-1999-tentang-penyelenggara-negara-yang-bersih-dan-bebas-dari-korupsi-kolusi-dan-nepotisme

Pahami 3 aspek krusial dalam pembentukan undang-undang dan pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana. Simak analisis mengapa ketentuan dalam UU 28/1999 tentang KKN dinilai multitafsir dan berpotens...

Opini • 28 Dec 2025

Anomali Penegakan Hukum Korupsi: Ironi Impunitas Aktor Struktural

www.literasihukum.com/anomali-penegakan-hukum-korupsi-impunitas-struktural

Analisis tajam mengenai anomali penegakan hukum korupsi di Indonesia. Mengapa aktor struktural sering lolos dari jerat pidana sementara pelaksana teknis jadi tumbal? Temukan jawabannya di sini

Opini • 03 Jan 2026

No Viral No Justice: Erosi Negara Hukum oleh Diskresi Algoritma

www.literasihukum.com/no-viral-no-justice-diskresi-algoritma-negara-hukum

Fenomena No Viral No Justice mengungkap erosi negara hukum, diskresi algoritma, dan ketimpangan keadilan akibat tekanan viralitas media sosial.