Opini • 03 Dec 2025

Menakar Penerapan Pasal Makar dalam Kasus Hermawan Susanto

www.literasihukum.com/kasus-hermawan-susanto-makar

Analisis kritis kasus Hermawan Susanto: implikasi pasal makar KUHP terhadap kebebasan berekspresi dan batasan ujaran kebencian di Indonesia.

Berita • 28 Feb 2024

Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Helmut Hermawan, Penyuap Eddy Hiariej

www.literasihukum.com/hakim-kabulkan-praperadilan-helmut-hermawan

Jakarta, Literasi Hukum - Setelah Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibebaskan dari status tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap, kini Direktur Utama PT Citra Lampia Mand...

Berita • 22 Sep 2025

Konflik Internal Jember: Wabup Adukan Bupati ke KPK, Beberkan 6 Masalah

www.literasihukum.com/wabup-jember-lapor-kpk

Wabup Jember Djoko Susanto lapor KPK karena merasa diabaikan Bupati Fawait, membeberkan 6 masalah tata kelola dan minta pengawasan.

Opini • 16 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

www.literasihukum.com/posisi-mk-dalam-sengketa-pilkada

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam posisinya sebagai guardian of democracy terutama pada putusan yang memengaruhi rezim pemilu

Opini • 15 Sep 2024

Telaah Posisi Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

www.literasihukum.com/telaah-posisi-mahkamah-konstitusi-dalam-sengketa-pemilihan-kepala-daerah

Artikel ini akan menelaah manuver dan posisi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada, terutama pasca putusannya yang memengaruhi kerangka hukum pemilu dan pilkada. Fakta hukum berupa konstitusi, perat...

Opini • 02 Jan 2025

Fast Track Legislation: Dampaknya terhadap Prinsip Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan di Indonesia

www.literasihukum.com/fast-track-legislation-dampaknya-terhadap-prinsip-partisipasi-bermakna-dalam-pembentukan-peraturan-di-indonesia

Artikel ini membahas mekanisme fast-track legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, termasuk analisis terhadap penerapannya yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menata Ulang Independensi BI, OJK, dan LPS: Gagasan Baru Konstitusionalisme Moneter

www.literasihukum.com/konstitusionalisme-moneter-independensi-bi-ojk-lps

Literasi Hukum - Di tengah kompleksitas ekonomi global dan nasional, tiga lembaga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK...

Berita • 17 Mar 2024

MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri

www.literasihukum.com/caleg-kini-bisa-gugat-hasil-pemilu-sendiri-ke-mk

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.